"Artinya untuk predikat WBBM itu tidak mudah. Apresiasi untuk itu. Jadi selain bebas dari korupsi, juga melayani,” ujarnya saat melakukan kunjungan kerja ke rumah RSUD SSMA Pontianak Kalimantan Barat, pada Selasa.
Saat ini pemerintah sendiri mendorong bagaimana birokrasi berdampak. Hal itu sebagaimana arahan Presiden supaya birokrasi berdampak bagi masyarakat. Karena banyak kesibukan birokrasi yang justru tidak memberikan dampak terhadap masyarakat. Untuk birokrasi yang semakin cepat, bisa dimulai dari mengurangi tumpukan kertas, memangkas proses bisnis yang panjang sehingga dampaknya lebih cepat bagi masyarakat.
“Termasuk bagaimana pelayanan lebih transparan, rumah sakit ini saya harap bisa dijaga sehingga ketika disupervisi berikutnya tidak turun nilainya tetapi tetap bisa bertahan, dan saya kira di Kalbar ini bisa menjadi salah satu referensi untuk dijadikan contoh bagaimana wilayah bebas dari korupsi dan melayani ini bisa dijadikan contoh untuk rumah sakit lainnya,” papar Menpan-RB.
Menpan-RB Abdullah Azwar Anas didampingi Pj Wali Kota Pontianak Ani Sofian dan Direktur RSUD SSMA Kota Pontianak dr Eva Nurfarihah, SpTHT-KL, MKes berkeliling melihat langsung pelayanan dan fasilitas yang ada di rumah sakit itu.
“Saya mengapresiasi pelayanan rumah sakit yang lebih tertib, lebih tertata, baik dari sisi apotekernya ataupun dari pelayanannya,” sebutnya.
Baca juga: Menpan RB: 18.557 formasi CASN Bawaslu disetujui
Menurutnya, memang terdapat penumpukan pasien di salah satu sektor pelayanan penyakit syaraf. Hal ini lantaran keterbatasan dokter yang menangani penyakit tersebut. Ia berjanji dari hasil kunjungan ini, akan berkoordinasi dengan Menteri Kesehatan terkait hal tersebut.
“Saya tadi diskusi sama Ibu Direktur, memang banyak dokter-dokter khususnya spesialis dari luar Jawa ini maunya penempatan tetap di Jawa,” ungkapnya.
Oleh sebab itu, dirinya menilai perlu afirmasi bagaimana mendorong supaya distribusi dokter-dokter tersebut merata. Ia menyebut persoalan yang dihadapi rumah sakit ini bukan semata kekurangan sumber daya manusia (SDM), melainkan redistribusi dokter yang belum merata.
“Tentu ini menjadi pekerjaan rumah kita bersama dari Kementerian PAN-RB, pemerintah pusat, provinsi dan kota untuk mendorong terutama dokter spesialis yang terjadi kekurangan. Tentu butuh kreativitas dari rumah sakit dan wali kota untuk berkolaborasi dengan pemerintah pusat,” katanya.
Pj Wali Kota Pontianak Ani Sofian mengungkapkan, kunjungan Menpan-RB ini untuk memastikan predikat WBBM yang sudah diberikan hingga saat ini masih terlaksana dengan baik.
“Menpan RB menilai WBBM masih berjalan. Kita berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan rumah sakit ini bagi masyarakat ke depannya,” tuturnya.
Dari peninjauan Menpan-RB, memang RSUD SSMA mengalami kekurangan SDM, khususnya tenaga dokter spesialis. Ani menyatakan, berkaitan hal tersebut, pihaknya telah menyiapkan formasi untuk dokter-dokter spesialis.
“Tahun ini kita sudah menyiapkan formasi untuk dokter-dokter spesialis, mudah-mudahan ada pelamarnya,” imbuhnya.
Baca juga: Peta jalan realisasikan sistem "Smart Goverment" di IKN
Direktur RSUD SSMA Kota Pontianak dr Eva Nurfarihah, SpTHT-KL, MKes mengucap syukur atas kunjungan Menpan-RB ke RSUD SSMA berkaitan dengan predikat WBBM.
“Kami sudah mendapat predikat WBBM sejak tahun 2022,” terangnya.
Hasil peninjauan Menpan-RB, memang terlihat penumpukan pasien di salah satu poliklinik yakni poli syaraf dikarenakan kekurangan dokter spesialis. Persoalan ini bukan hanya dihadapi RSUD SSMA saja, tetapi hampir di seluruh rumah sakit.
“Nanti beliau akan menyampaikan apa yang menjadi temuannya di sini terutama kepada Menteri Kesehatan untuk pemerataan dalam hal penempatan tenaga kesehatan terutama dokter spesialis,” jelasnya.
Saat ini ada 38 dokter spesialis dan tidak seluruhnya ASN, sebagian di antaranya dokter tamu. Dokter tamu ini adalah dokter swasta yang berkenan membantu pelayanan di RSUD SSMA. Seperti dokter orthopedi itu masih dokter tamu.
“Kita juga mendapat bantuan dokter obgyn dan dokter bedah. Penyakit dalam pun masih dokter tamu,” pungkasnya.
Baca juga: Menpan RB ungkap 38 kementerian-lembaga yang pertama dipindah ke IKN
Pewarta: Dedi
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2024
