BPH Migas mendapat amanah negara untuk memastikan distribusi BBM subsidi tepat sasaran
Jakarta (ANTARA) - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) memberikan apresiasi atas dukungan DPR RI dan pemerintah daerah dalam mengawal pendistribusian bahan bakar minyak (BBM) subsidi dapat berjalan tepat sasaran.

Anggota Komite BPH Migas Yapit Sapta Putra dalam keterangannya di Jakarta, Senin, mengatakan BPH Migas mendapat amanah negara untuk memastikan distribusi BBM subsidi tepat sasaran.

Ia pun mengapresiasi dukungan yang diberikan oleh DPR, pemerintah daerah, dan badan usaha penugasan kepada BPH Migas untuk melaksanakan amanah tersebut.

"DPR RI selaku mitra kami untuk mendorong dari sisi regulasi serta mendukung penerapan di daerah. Improvisasi terus kita lakukan dan tentunya improvisasi juga senantiasa didukung oleh pemerintah daerah," ujarnya saat acara Sinergi BPH Migas dan DPR di Batam, Kepulauan Riau, Sabtu (27/4/2024).

BPH Migas mengunjungi Batam untuk memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya BBM subsidi dinikmati masyarakat yang berhak. Hadir pada kesempatan itu, Anggota Komisi VII DPR Asman Abnur.

Lebih lanjut, Yapit menyampaikan Program Kartu BBM atau fuel card yang digagas Pemerintah Kota Batam dengan menggandeng PT Pertamina Patra Niaga sudah tepat.

Baca juga: Pakai uang negara, BPH Migas: BBM subsidi harus tepat sasaran

Baca juga: BPHMigas: Distribusi BBM di SPBUharus berjalan sesuai aturan


Fuel card itu berfungsi sebagai kartu kendali untuk memitigasi adanya penyalahgunaan BBM subsidi.

"Fuel card memudahkan dalam proses pengawasan. Ini menumbuhkan perasaan aman kepada seluruh pihak. Kita pun yakin penggunaan fuel card dan QR code bisa mengurangi terjadinya penyalahgunaan," terangnya.

Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komite BPH Migas Eman Salman Arief berharap masyarakat mendukung implementasi fuel card tersebut agar distribusi BBM subsidi lebih tepat sasaran.

"Dengan adanya fuel card yang diterapkan di Batam dan programnya sudah berjalan, mudah-mudahan penyaluran BBM subsidi dan kompensasi dapat terlaksana dengan aman dan lancar," ucapnya.

Eman pun mengharapkan melalui kegiatan itu masyarakat mendapat lebih banyak pengetahuan tentang penyaluran BBM subsidi yang tepat sasaran.

"Mudah-mudahan pemahaman ini akan disampaikan ulang lagi kepada rekan-rekan yang belum sempat hadir agar mereka mengetahui tugas dan fungsi BPH Migas dalam mengawal BBM subsidi agar tepat sasaran," ujarnya.

Sedangkan, Asman Abnur menyampaikan ucapan terima kasih kepada BPH Migas serta seluruh pihak terkait yang sudah berkontribusi terhadap penyaluran BBM di Kota Batam.

"Mudah-mudahan ke depan makin tertib lagi. Tentunya sesuai tugas dan fungsi kita masing-masing, bersama-sama kita kawal supaya Kepulauan Riau dan khususnya Batam terus terjaga dan aman dalam pendistribusian. Batam sejauh ini aman-aman saja, tidak ada masalah," sebutnya.

Kegiatan tersebut juga dihadiri Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam Gustian Riau dan Sales Area Manager PT Pertamina Patra Niaga Kepulauan Riau Bagus Handoko.
Anggota Komite BPH Migas Eman Salman Arief saat acara Sinergi BPH Migas dan DPR di Batam, Kepulauan Riau, Sabtu (27/4/2024). ANTARA/HO-Humas BPH Migas


Monitoring SPBU

Dalam rangkaian kunjungan kerjanya, Eman dan Yapit juga mengunjungi salah satu SPBU di Bintan, Kepulauan Riau, Jumat (26/4/2024).

Eman menjelaskan pengawasan yang dilakukan di SPBU sangat penting untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan BBM subsidi.

"Pengawasan ke SPBU untuk mengecek sarana fasilitas yang memadai, sehingga masyarakat menerima pelayanan yang nyaman. Selain itu, untuk mengawasi penyaluran BBM subsidi kepada masyarakat, agar tidak terjadi penyalahgunaan salah satunya melalui rekaman CCTV yang dipasang di beberapa titik di SPBU," sebutnya.

Yapit mengungkapkan saat melakukan pengawasan, ada beberapa temuan, seperti pemasangan CCTV agar dapat memperlihatkan nomor polisi kendaraan dan data disimpan setidaknya selama 30 hari.

"Inilah mengapa kami dorong masyarakat agar bersama-sama melakukan pengawasan. CCTV adalah salah satu hal yang terus didorong untuk diimprovisasi dan terus kita gencarkan. Hal ini, untuk mempermudah pemantauan terhadap adanya indikasi pengisian yang tidak wajar," jelasnya.

Baca juga: BPH Migas: Pengawasan BBM subsidi untuk lindungi masyarakat

Baca juga: BPH Migas terus perkuat pengawasan agar BBM subsidi tepat sasaran

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2024