Ia menyebut perencanaan pembangunan berbasis partisipatif yang efektif dan terarah bisa dirancang dalam musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang).
Forum musrenbang diharapkan dapat menciptakan kebijakan-kebijakan yang responsif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
“Melalui forum ini (musrenbang) seluruh pemangku kepentingan dapat memberi masukan penguatan masalah dan strategi penyelesaiannya yang akan ditindaklanjuti dengan penajaman, penyelarasan dengan rencana pembangunan pemerintah pusat,” kata Yusharto sebagaimana keterangan tertulis diterima di Jakarta, Selasa.
Lebih lanjut, Yusharto mengatakan tahun 2025 merupakan tahun strategis sebagai fondasi awal melaksanakan berbagai strategi perencanaan jangka panjang, baik dalam konteks nasional maupun daerah.
“Sehingga sinkronisasi dalam substansi RKP (Rencana Kerja Pemerintah) dan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) Tahun 2025 menjadi keutamaan di tengah masa transisi menuju pemerintahan yang baru,” ujar dia.
Dia juga mengingatkan bahwa menuju Indonesia Emas Tahun 2045 sebagaimana tertuang dalam rancangan akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045, Indonesia ditargetkan masuk dalam lima besar negara dengan ekonomi terbesar di dunia.
Untuk mencapai hal tersebut, sambung Yusharto, pemerintah perlu melakukan beberapa hal, meliputi hilirisasi, digitalisasi, pembangunan infrastruktur, distribusi ekonomi, hingga dekarbonisasi.
“Kami harap selama beberapa tahun ke depan, agenda-agenda ini dapat disinergikan dengan pemerintah daerah di tingkat provinsi, kabupaten/kota, sehingga cita-cita Indonesia dapat segera tercapai,” ucap Kepala BSKDN.
Yusharto mengemukakan hal itu saat mengawal Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau Tahun 2025–2045 dan RKPD Provinsi Riau Tahun 2025 serta Rembuk Stunting Provinsi Riau di Pekanbaru, Senin (29/4).
Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024
