Pontianak (ANTARA) - Sekretaris jenderal KLHK Republik Indonesia Bambang Hendroyono menekankan, pentingnya upaya pemulihan dan peningkatan lingkungan hidup, di Kalimantan Barat, meskipun pembangunan masih terus berlangsung dan dampak pencemaran air, udara, dan laut menjadi perhatian utama yang harus diawasi secara ketat.

"Kita harus terus melakukan penggeledahan, penanggulangan, dan pemulihan terhadap dampak pembangunan yang sudah terjadi maupun yang akan datang. Hal ini penting untuk menjaga keberlanjutan pembangunan dan keanekaragaman hayati," kata Bambang saat menghadiri kerja (raker) di Pontianak dengan fokus utamanya meningkatkan kualitas lingkungan hidup di wilayah Kalimantan Barat, Kamis.

Ia mengatakan raker ini dihadiri oleh perwakilan dari setiap provinsi di Kalimantan, dengan pendekatan ekoregion. Dalam kesempatan ini, juga dibahas tentang upaya peningkatan produktivitas dalam setiap bentang alam, baik di daratan maupun di pesisir.

"Saya mengundang semua gubernur untuk bersama-sama memastikan pembangunan tetap terjaga dan masyarakat tetap sejahtera. Kesejahteraan, keselamatan, dan kesehatan masyarakat harus menjadi visi yang kita kawal bersama," tuturnya.

Salah satu indikator peningkatan lingkungan hidup yang dibahas adalah melalui indeks kualitas lingkungan hidup, yang mencakup penutupan hutan dan lahan, restorasi ekosistem, serta peningkatan kualitas air, udara, dan laut dan kita harus memastikan bahwa potensi sumber daya alam, hayati, dan ekosistem tetap dikelola dengan prinsip lingkungan yang baik dan sehat.

Baca juga: Peneliti: Kemasan guna ulang bantu kurangi timbulan sampah plastik

Dengan komitmen bersama dan koordinasi yang terintegrasi, diharapkan Kalimantan Barat dapat menjadi contoh dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup untuk generasi mendatang.

Di tempat yang sama, Pj Gubernur Kalbar Harisson mengatakan saat ini masyarakat diberikan kesempatan untuk mengolah dan memanfaatkan Lahan Dalam skala Kecil untuk melakukan kegiatan ekonomi yang ramah lingkungan seperti pertanian tanpa bakar dan peternakan terpadu sesuai dengan potensi wilayah dan karakteristik masyarakat setempat.

Melalui rapat kerja ini, diharapkan kegiatan pengelolaan lahan berbasis kearifan lokal ini dilakukan dengan mengintegrasikan perlindungan dan pengelolaan lingkungan secara berkelanjutan dalam satu kesatuan bentang alam dengan pembangunan desa dan kawasan pedesaan.

"Hal ini guna memberikan kontribusi positif terhadap capaian nilai indeks ketahanan lingkungan Sosial dan ekonomi sebagai faktor pembentuk indeks desa membangun dan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan," kata Harisson.

Baca juga: KLHK: Aturan RPP PPPLH akan jadi panduan pengelolaan sumber daya alam

Pewarta: Rendra Oxtora dan Lia Apriyani
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2024