KPK minta PKS berhenti permasalahkan vonis LHI

Lebih baik refleksi, mengakui, tobat, daripada membuat penyesatan-penyesatan."

Jakarta (ANTARA News) - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bidang Penindakan Bambang Widjojanto meminta agar politikus Partai Keadilan Sejahtera sebaiknya berhenti mempermasalahkan vonis mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera Luthfi Hasan Ishaaq yang diberikan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta dengan hukuman 16 tahun penjara dan denda Rp1 miliar.

PKS menilai ada diskriminasi dalam penanganan kasus dugaan suap impor daging sapi dengan terdakwa Luthfi Hasan Ishaaq (LHI) dari sejak penetapan jadwal vonis yang terburu-buru hingga tuntutan jaksa dan telah dirancang sejak awal.

"Argumen begitu itu absurd. Masyarakat pencari keadilan dan masyarakat yang menjadi korban itu makin cerdas. Pernyataan menyesatkan begitu sudah tidak ada gunanya," kata Bambang disela-sela acara Pekan Antikorupsi 2013 di Istora Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta, Selasa.

Bambang bahkan meminta agar politikus PKS bertobat ketimbang memberikan pernyataan yang menyesatkan.

"Lebih baik refleksi, mengakui, tobat, daripada membuat penyesatan-penyesatan," ujar Bambang.

Bambang menegaskan vonis majelis hakim Tipikor kepada Luthfi menunjukkan bahwa mantan anggota DPR Komisi I itu terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan pencucian uang baik secara aktif maupun pasif.

"Meskipun ada dissenting opinion (pendapat berbeda) hakim dan menurut saya agak salah, tapi bisa dibuktikan ada kejahatan di situ. Dan bukan hanya tipikor (tindak pidana korupsi) tapi juga TPPU (tindak pidana pencucian uang)," jelas Bambang.

Sebelumnya Ketua DPP PKS Hidayat Nur Wahid mencurigai vonis Luthfi Hasan relatif cepat dibandingkan perkara lain. Ia juga mengatakan Luthfi tidak pernah menerima uang suap Rp1,3 miliar melainkan baru sampai pada Ahmad Fathanah hingga akhirnya Fathanah ditangkap KPK dan uang itu kemudian disita.

PKS juga menilai vonis kepada Luthfi tidak adil karena lebih berat dari vonis yang diterima mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin padahal menurut mereka kerugian yang ditimbulkan Nazaruddin jauh lebih besar.

Pengadilan menghukum mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Luthfi Hasan Ishaaq 16 tahun penjara dan denda Rp1 miliar dalam perkara korupsi pengurusan penambahan kuota impor daging sapi dan pencucian uang pada Senin (9/12).

Vonis tersebut lebih rendah dibanding jaksa penuntut umum KPK yang meminta pengadilan menghukum Luthfi selama 18 tahun penjara yaitu 10 tahun penjara dengan denda Rp500 juta subsider 6 bulan penjara untuk tindak pidana pidana korupsi dan 8 tahun penjara untuk kejahatan pencucian uang ditambah denda sebesar Rp1,5 miliar. (M047)

Pewarta: Monalisa
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2013

9 Januari 2014

yang ketahuan kan yang 1M, yang sebelumnya gimana? Orang2 PKS memang membuat penyesatan, membikin cerita2 palsu. Fuck PKS go to hell

0 0 Balas LaporkanHapus
13 Desember 2013

Masalahnya LHI kan Ustad kalau yg lain bukan makanya LHI dihukum berat,,,,,,biar ustad - ustad lain ngga ikut jejak LHI

0 0 Balas LaporkanHapus
12 Desember 2013

Vonis 16 tahun semakin menguatkan keyakinan bahwa peradilan negeri ini adalah tempat mencari kemenangan dimana untuk meraih kemenangan tersebut tidak diperlukan kebenaran. Bulan Juli tahun 1999 adalah saat awal gaji saya sebagai PNS digelapkan oleh pejabat yang menyalahgunakan kewenangan dan tentu saja melalui pemalsuan tanda-tangan hingga berlangsung bertahun-tahun. Ketidak hadiran saya ke instansi tempat saya bekerja (juga selama bertahun-tahun) adalah salah satu bentuk perlawanan atas penggelapan gaji, penyalahgunaan wewenang dan pemalsuan tanda-tangan tersebut. Laporan-laporan saya ke berbagai instansi, bahkan lembaga tertinggi di negeri ini, tidak sedikitpun memberi titik terang akan adanya keadilan hingga harus berujung ke pengadilan. Asa memperoleh keadilan dari para hakim yang saya kira arif bahkan hingga ke benteng terakhir ternyata kosong. Siapa menduga bahwa untuk membuktikan ketiga tindak pidana di atas begitu sulit ? Siapa mengira bahwa ketiga tindak pidana tersebut tidak akan bisa luput dari hukum meski dilakukan oleh penguasa? Ternyata di ujung mulut hakim saya harus dikalahkan dan dinyatakan pantas untuk dipecat sebagai PNS, sementara pelaku malah karirnya terus meluncur. Bagaimana nasib bangsa ini bila pemimpinnya orang yang pernah melakukan tindak pidana akan tetapi, entah bagaimana caranya, bisa membuat para hakim untuk menilai bahwa penggelapan, penyalahgunaan wewenang dan pemalsuan tanda tangan yang dilakukannya selama bertahun-tahun tidak berjejak sama sekali. Sementara saya yang selama 11 tahun menjadi PNS tidak pernah sekali pun menorehkan catatan negatif, karena bersikap kritis kepada penguasa yang dzalim, harus dihabisi melalui pemecatan hingga kehilangan seluruh hak sebagai PNS. Kita harus menenerima kenyataan bahwa pengadilan kita belum bisa dijadikan sebagai tempat mencari keadilan.
Maju terus Ust. Luthfi, kejar sampai ke akhirat! Anda ... , para perekayasa, boleh saja saat ini menikmati kemenangan di pengadilan negeri ini. Tapi ingat, akan pengadilan yang sesungguhnya kelak dan azab Allah
pasti akan menimpa pada para penguasa dan penegak hukum yang dzalim. Kami, rakyat jelata, memang tidak berdaya. Hanya kepada Allah lah kami menyembah dan memohon pertolongan.

0 0 Balas LaporkanHapus
11 Desember 2013

Halah...maling kok dibelain. Jangan2 yg belain juga gak beda. Salah kok ngotot. Mnrt sy hukuma yg layak itu 27 tahun penjara.

0 0 Balas LaporkanHapus