Beberapa berita politik sepekan menjadi perhatian pembaca dan masih menarik untuk dibaca kembali, mulai dari presiden tanda-tangani pengesahan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta hingga Pilkada serentak.
Berikut enam berita politik sepekan terakhir yang masih menarik untuk dibaca kembali:
Jokowi teken pengesahan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta
Presiden Joko Widodo menandatangani pengesahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta, yang salah satunya mengatur tentang peralihan status ibu kota dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN).
Berdasarkan salinan UU yang dipantau dalam laman jdih.setneg.go.id di Jakarta, Senin, disebutkan dalam pasal 1 (ayat 1) bahwa Provinsi Daerah Khusus Jakarta adalah daerah provinsi yang mempunyai kekhususan dalam menyelenggarakan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Seleksi CASN segera dibuka, Anas minta instansi kebut rincian formasi
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas menyampaikan bahwa pendaftaran calon aparatur sipil negara (CASN) 2024 bisa dimulai segera.
May Day 2024, Ketua DPR ingatkan perlindungan bagi buruh lepas
Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan pemberi kerja untuk memberikan perlindungan kepada buruh lepas atau musiman pada momentum Hari Buruh Internasional atau May Day 2024 yang diperingati setiap tanggal 1 Mei.
Mendagri: Pilkada Serentak 2024 tak dipercepat ke September
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan bahwa tak ada percepatan jadwal penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 dari November ke September.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan susunan kabinet pada pemerintahan mendatang merupakan hak prerogatif Presiden Terpilih dalam hal ini Prabowo Subianto.
Hal itu ditegaskan Presiden Jokowi saat ditanya apakah dirinya diminta atau ikut memberikan saran terkait susunan kabinet mendatang.
KPU Riau hadapi 11 gugatan perselisihan hasil Pemilu 2024 di MK
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Riau menghadapi 11 gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) terkait dengan proses demokrasi untuk pemilihan legislatif pusat dan daerah serta dewan perwakilan daerah (DPD) di Mahkamah Konstitusi (MK).
Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024