"Penambahan intensitas pengukuran menjadi salah satu langkah intervensi yang dilakukan secara serentak dengan langkah lainnya yang tertuang dalam '10 Pasti' yang akan segera dikeluarkan menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam waktu dekat ini," kata Suprayoga dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.
Suprayoga menjelaskan, "10 Pasti" tersebut adalah memastikan dilakukan pendataan seluruh sasaran yakni calon pengantin, ibu hamil, dan balita yang ada, memastikan seluruh sasaran datang ke posyandu, memastikan alat antropometri terstandar tersedia di posyandu, memastikan seluruh kader posyandu memiliki keterampilan dalam penimbangan dan pengukuran.
Kemudian, memastikan penimbangan dan pengukuran menggunakan antropometri terstandar, memastikan intervensi pada ibu hamil dan balita yang bermasalah gizi, memastikan seluruh calon pengantin, ibu hamil, dan balita mendapatkan edukasi, memastikan pencatatan hasil penimbangan dan pengukuran ke aplikasi elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM).
Baca juga: BKKBN minta posyandu kejar pengukuran balita untuk turunkan stunting
Selain itu, memastikan dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap intervensi serentak dan memastikan ketersediaan pembiayaan intervensi serentak termasuk rujukan kasus ke fasilitas kesehatan (faskes).
"Semuanya harus disiapkan dan kita harus gerak cepat. Bulan Mei ini masih dimungkinkan adanya perubahan anggaran, supaya tiap bulan bisa benar-benar dilaksanakan langkah intervensi secara serentak," ujar dia.
Merespons hal tersebut, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menyelenggarakan kegiatan "Temu Regional Konsolidasi Intervensi Serentak Pencegahan Stunting Tahun 2024" di Kota Batam, Provinsi Riau, pada Senin (6/5).
Sekretaris Utama BKKBN Tavip Agus Rayanto menjelaskan, temu regional tersebut bertujuan untuk menyamakan persepsi dan pemahaman tiap daerah di Indonesia dalam pelaksanaan intervensi serentak berkaitan dengan pencegahan stunting.
Baca juga: BKKBN tekankan pentingnya kesamaan pengukuran balita di posyandu
"Menindaklanjuti hal tersebut, pemerintah daerah diminta melakukan intervensi yang tepat pada setiap sasaran, termasuk pengukuran dan penimbangan dengan catatan cakupan sasaran yang datang ke posyandu mencapai 100 persen," ujar dia.
Selain itu, kata Tavip, pemerintah daerah juga harus memastikan alat dan petugas yang melakukan pengukuran sudah sesuai standar.
"Para petugas di posyandu juga diharapkan bisa menarik lebih banyak masyarakat untuk melakukan pengukuran. Intensitas pengukuran juga ditambah, dari yang hanya dua bulan setahun, menjadi setiap bulan," ucapnya.
Adapun sosialisasi intervensi serentak tersebut akan dilaksanakan di tiga wilayah regional, yakni Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Surabaya, Provinsi Jawa Timur, dan Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan.
Adapun intervensi serentak pencegahan stunting akan diselenggarakan mulai bulan Juni 2024 di seluruh Indonesia.
Baca juga: Ahli gizi paparkan tata cara ukur balita untuk hindari kesalahan
Sebagai informasi, penurunan prevalensi stunting secara nasional tahun 2023 lalu hanya 0,1 persen, dari 21,6 persen menjadi 21,5 persen (berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia). Capaian ini masih jauh dari target yang diharapkan, sebesar 14 persen pada tahun 2024.
Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2024
