Capaian tersebut, kata dia, menjadi bukti nyata komitmen negara dalam memastikan akses layanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau bagi seluruh rakyat Indonesia.
Dia mengatakan sejak diluncurkan pada tahun 2014, Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) telah mengalami perkembangan yang pesat.
Per 1 Mei 2024, katanya, jumlah kepesertaan Program JKN sudah mencapai lebih dari 272 juta jiwa, atau sekitar 97,27% dari total populasi Indonesia.
Keberhasilan ini telah membawa dampak signifikan bagi masyarakat, terutama dalam hal akses pelayanan kesehatan dan meringankan beban finansial untuk mendapatkan layanan kesehatan, katanya.
"Salah satu kunci utama keberhasilan UHC di Indonesia adalah kehadiran Program JKN yang dikelola oleh BPJS Kesehatan. Program ini telah terbukti efektif dalam memberikan akses layanan kesehatan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk bagi mereka yang sebelumnya tidak memiliki akses ke layanan kesehatan yang memadai," kata Ghufron.
Ghufron menjelaskan sistem kesehatan yang diterapkan di Indonesai sangat penting dalam menuju cakupan kesehatan semesta, karena capaian tersebut bukan hanya tentang memastikan setiap orang memiliki akses ke layanan kesehatan, tetapi juga tentang memastikan layanan tersebut berkualitas dan terjangkau.
"Ini melibatkan pendekatan yang holistik, yang mencakup layanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, yang harus tersedia kapan pun dan di mana pun diperlukan, tanpa menimbulkan beban finansial yang berat bagi individu," katanya.
Ghufron menuturkan keberhasilan Indonesia dalam mencapai UHC juga tidak lepas dari peran WHO.
Menurutnya, WHO juga berkontribusi dalam memberikan masukan konstruktif dalam peningkatan Program JKN yang berfokus pada pencapaian UHC.
Selain itu, katanya, WHO juga memberikan kontribusi dalam pertukaran pengalaman negara dan memberikan masukan bagi perencanaan layanan kesehatan Indonesia di masa depan.
Dia mengatakan untuk lebih memahami dinamika terhadap kesehatan, WHO Indonesia telah memberikan kontribusinya dengan melakukan penelitian komprehensif untuk mengkaji skema penyelenggaraan Program JKN, melalui penekanan pada akses layanan kesehatan, kualitas layanan, dan pembiayaan.
WHO Indonesia, kata dia, juga secara proaktif melakukan pertukaran informasi dan pengalaman dengan negara lain mengenai pembelian layanan kesehatan yang strategis.
Ke depannya, WHO juga berencana melakukan analisis yang bertujuan untuk mengembangkan solusi demi memberikan rekomendasi sesuai kebutuhan layanan kesehatan di Indonesia.
"Ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara tercepat dalam berprogres menuju UHC. Karena itulah, sudah banyak negara yang tertarik untuk mempelajari bagaimana Indonesia melalui BPJS Kesehatan mengelola Program JKN sehingga dapat mencapai predikat UHC dalam kurun waktu kurang dari 10 tahun," jelas Ghufron.
Strategi BPJS Kesehatan tidak berhenti di situ dan langkah-langkah inovatif dalam meningkatkan mutu layanan kesehatan juga dilakukan BPJS Kesehatan melalui transformasi digital.
Ghufron mengatakan berbagai inovasi berbasis digital turut dihadirkan melalui Aplikasi Mobile JKN yang memungkinkan peserta bisa mengakses informasi dan layanan kesehatan dengan lebih efisien dan efektif.
"Kini fitur dalam aplikasi Mobile JKN sudah dapat mengakomodir segala kebutuhan peserta. Peserta JKN tidak perlu antre di fasilitas kesehatan karena hal tersebut dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja melalui fitur antrean online. Bahkan ada juga i-Care JKN yang dapat memfasilitasi peserta JKN dan dokter untuk mengakses riwayat kunjungan peserta JKN dalam kurun waktu 12 bulan terakhir, sehingga peserta tersebut dapat dilayani lebih cepat dan tepat oleh dokter," kata Ghufron
Pewarta: Mecca Yumna Ning Prisie
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2024
