"Posisi Indonesia jelas, berangkat harus di bawah PBB. Tugas kita adalah mengawasi gencatan senjata dan kita tidak mengemban tugas untuk melucuti senjata Hizbullah dan semua dilaksanakan dengan tujuan pemeliharaan perdamaian atau `peace keeping`, bukJakarta (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah memberikan dukungan atas pengiriman pasukan keamanan Indonesia ke Lebanon sebagai bagian operasi penjaga perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). "Dewan telah memberikan dukungan dengan beberapa catatan. Catatan yang disampaikan Dewan sesungguhnya juga merupakan pikiran Pemerintah, dapat kita pastikan bahwa hal-hal yang sensitif mendapat kejelasan dari PBB," kata Presiden Yudhoyono usai melakukan rapat konsultasi dengan pimpinan DPR selama sekitar tiga jam di Ruang Pustakaloka, Gedung Nusantara IV DPR, Jakarta, Senin malam. Presiden menjelaskan hal-hal sensitif tersebut antara lain adanya mandat yang jelas dari UNIFIL (Pasukan PBB di Lebanon), misi yang jelas, batas waktu penugasan yang jelas, skema pendanaan antara Indonesia dan PBB yang jelas, "rules of engagement" serta prosedur-prosedur tetap yang berlaku di UNIFIL. Presiden menjelaskan bahwa saat ini Department of Peace Keeping Operation PBB di New York, AS, tengah mematangkan mandat, tugas, "rules of engagement", pembiayaan dan lain-lain yang tentu berasal dari resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 1701 tahun 2006. "Posisi Indonesia jelas, berangkat harus di bawah PBB. Tugas kita adalah mengawasi gencatan senjata dan kita tidak mengemban tugas untuk melucuti senjata Hizbullah dan semua dilaksanakan dengan tujuan pemeliharaan perdamaian atau `peace keeping`, bukan `peace making` atau `peace enforcing` yang lazimnya menggunakan Chapter 7 yaitu menggunakan kekuatan untuk memaksa pihak yang berperang menghentikan perang," kata Presiden. Dengan kejelasan itu semua, Presiden berharap kontingen penjaga perdamaian Indonesia akan berangkat sebagai perwujudan amanat konstitusi dan sebagai peran internasional Indonesia yang tepat di Timur Tengah saat ini. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyatakan mendukung langkah pemerintah Indonesia untuk segera mengirim pasukan keamanan dalam rangka pelaksanaan tugas PBB ke Lebanon. "Forum Konsultasi khususnya Dewan, sepakat untuk memberikan dukungan atas langkah-langkah pemerintah Indonesia untuk segera mengirim pasukan keamanan dalam rangka pelaksanaan tugas UN atau PBB selaku bagian daripada `peace keeping operation` (operasi menjaga perdamaian) di Lebanon," kata Ketua DPR Agung Laksono. Agung menambahkan masalah yang berkaitan dengan masalah teknis seperti masalah mandat dan anggaran akan dibahas oleh alat kelengkapan Dewan yang terkait. Sementara itu, Menteri Pertahanan (Menhan) Juwono Sudarsono mengatakan Israel tidak berkeberatan dengan pengiriman personel Indonesia ke Lebanon. Menhan menambahkan setelah skenario proses penjaga perdamaian selesai, Indonesia akan mengirimkan tim pendahulu, sedangkan untuk personel lapangan akan dikirim secara bergelombang pada setiap bulan sampai jumlah personel mencapai jumlah 1.000 orang. "Secara prinsip, DPR sudah setuju menyangkut mekanisme penyediaan anggaran. Ada dua pos yang bisa dimanfaatkan, pertama dari APBNP 2006 atau rekening 69," katanya. Rekening 69 didalam APBNP adalah anggaran pembelanjaan lain-lain yang jumlahnya mencapai sekitar Rp33,6 triliun. Menhan menjelaskan dari kebutuhan sekitar Rp383 miliar akan melihat berapa kebutuhan berdasarkan anggaran yang ada. "Pemerintah yakin PBB akan mengganti semua biaya operasional yang dikeluarkan Pemerintah Indonesia kecuali untuk pembelian alat utama sistem persenjataan yang sudah dibeli Pemerintah," kata Menhan. Menhan mengatakan, sampai saat ini Pemerintah telah menyiapkan sekitar 60 kendaraan tempur untuk operasional di Lebanon. Sementara itu Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pihaknya masih menunggu kepastian tentang pembagian pembiayaan dengan PBB. "Untuk tidak mengganggu persiapan, seluruh kebutuhan itu akan disiapkan untuk kemudian akan dibuatkan `re-imbursement` (pembayaran kembali) tetapi tentu ini akan tergantung dari skenario yang masih kita tunggu," katanya.(*)
Editor: Heru Purwanto
Copyright © ANTARA 2006
