Menurut Menteri Kelautan dan Perikanan, Sharif C. Sutardjo selaku Ketua Harian Dewan Kelautan Indonesia, tema Harnus 2013 mengandung pengertian Indonesia adalah negara kaya akan keberagaman potensi sumber daya bahari yang dapat memberikan manfaat tak terhingga baik dari aspek ekonomi, sosial, dan budaya. Hari Nusantara terus mengkampanyekan wawasan bahwa laut merupakan pemersatu NKRI sekaligus perekat dan pemersatu Bangsa Indonesia. Kesuksesan acara Hari Nusantara 2013 tidak terlepas intervensi program kegiatan yang terus dilakukan Kementerian/Lembaga Anggota Dewan Kelautan Indonesia. Mereka sudah memberikan intervensi program kegiatan dan anggaran untuk suksesnya acara Hari Nusantara 2013. “Pemerintah daerah sebagai ujung tombak pelaksanaan puncak peringatan Hari Nusantara 2013 juga telah mempersiapkan segala hal yang diperlukan untuk lancarnya kegiatan ini,” ujarnya.
Sharif menegaskan, perjuangan bangsa Indonesia dalam mewujudkan kesatuan wilayah nusantara yang utuh, pertama kali dicetuskan melalui “Deklarasi Djoeanda” pada tanggal 13 Desember 1957. Deklarasi ini merupakan pernyataan sepihak yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia mengenai wilayah perairan Indonesia yang antara lain menyatakan bahwa semua perairan di sekitar, di antara dan yang menghubungkan pulau-pulau yang masuk daratan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah bagian-bagian yang tak terpisahkan dari wilayah yurisdiksi Republik Indonesia. “Deklarasi Djoeanda inilah yang menjadi awal perjuangan Bangsa Indonesia untuk menjadikan Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia,” jelasnya.
Menurut Sharif, dengan diterimanya prinsip-prinsip wilayah laut negara kepulauan (nusantara) tersebut, laut Indonesia bertambah luas. Yang semula wilayah perairan Indonesia warisan Hindia Belanda seluas 100.000 kilometer persegi, mendapat tambahan wilayah nasional sebesar 3,1 juta kilometer persegi. Ditambah lagi dengan 2,7 juta kilometer persegi Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), yaitu bagian dari perairan internasional yang di dalamnya Indonesia mempunyai hak berdaulat untuk memanfaatkan sumberdaya alam termasuk yang ada di dasar laut dan di bawahnya. Ini berarti, potensi dan kekayaan sumberdaya laut pun bertambah. “Oleh karena itu, kita segenap Bangsa Indonesia patut mensyukuri dan perlu memperingati tanggal 13 Desember sebagai Hari Nusantara,” katanya.
UU Kelautan
Dijelaskan, arah pembangunan kelautan Indonesia telah diatur dalam Undang-undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025. Karena itu, implementasi dan optimalisasi pendayagunaan sumberdaya kelautan perlu dipersiapkan agar dapat menjadi tumpuan masa depan dan memberi manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Agar pembangunan bidang kelautan dapat memberikan manfaat optimal bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, maka harus dilakukan secara terintegrasi. Saat ini, pembangunan bidang kelautan masih diwarnai konflik kepentingan dan kewenangan, baik konflik kewenangan secara vertikal (pusat dan daerah), maupun konflik horizontal. “Oleh karena itu, Rancangan Undang-undang tentang Kelautan sebagai payung hukum untuk mewujudkan keterpaduan pembangunan bidang kelautan diharapkan dapat segera disahkan menjadi Undang-undang,” katanya.
Selain itu, tambah Sharif, sudah saatnya perencanaan pembangunan kelautan Indonesia, mengadopsi pembangunan yang berbasis ekonomi biru (blue economy). Melalui pendekatan blue economy diharapkan mampu menyelaraskan kepentingan sosial-ekonomi dan ekologi, sehingga pemanfaatan sumberdaya kelautan tidak menimbulkan kerusakan lingkungan. “Dengan prinsip blue economy, pembangunan yang dijalankan akan melahirkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan dapat mengakselerasi peningkatan kesejahteraan rakyat,” jelasnya.
Data tambahan
Acara Harnus 2013 dimeriahkan atraksi Sailing Pass dan Terjun Payung, Tadulako International Dragon boat Race serta Pemecahan rekor MURI menarik Bendera Merah Putih seluas 3012 meter persegi dari dasar laut menuju ke permukaan laut.
Hari Nusantara 2013, juga dibarengi acara peresmian Rumah Pintar oleh Wakil Presiden, Pencanangan Desa Wisata di Tanjung Karang, Gerakan bersih pantai dan laut serta pencanangan rehabilitasi Terumbu Karang buatan.
KKP juga melaksanakan acara pencanangan Program Peningkatan Kehidupan Nelayan (PKN) di Tanjung Karang, Kab. Donggala,
Untuk keterangan lebih lanjut, silakan menghubungi Anang Noegroho, Pelaksana Tugas Kepala Pusat Data Statistik dan Informasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan
Editor: PR Wire
Copyright © ANTARA 2013
