dengan alasan apapun penyadapan tidak boleh dilakukan"Jakarta (ANTARA News) - Ketua Komisi I DPR Mahfudz Sidiqq menilai peran Ani Yudhoyono dalam pemerintahan sudah menjadi perbincangan publik sehingga jangan disamakan dengan isu penyadapan yang telah mengemuka beberapa waktu lalu.
"Soal informasi tentang peran Bu Ani (Yudhoyono) yang sangat berpengaruh, saya kira tidak disadap pun sudah menjadi perbincangan di warung kopi," kata Mahfudz di gedung DPR, Jakarta, Senin.
Menurut dia, informasi mengenai peran sentral Bu Ani adalah hal berbeda dari penyadapan sehingga harus dipisahkan konteksnya meskipun Indonesia tidak bisa menerima tindakan penyadapan oleh Australia.
"Penyadapan dengan alasan apapun tidak bisa diterima. Informasi Wikileaks merupakan laporan dari sumber penyadapan Australia sehingga dengan alasan apapun penyadapan tidak boleh dilakukan," tegasnya.
Menurut dia, Indonesia sudah mengajukan langkah-langkah yang harus dilakukan kedua negara agar tidak terjadi lagi penyadapan, namun Australia terlihat tidak sungguh-sungguh dan cenderung menyerang balik Indonesia.
"Hasil pertemuan Marty-Bishop tidak ada titik terang. Saya mencermati pernyataan Tony Abbott cenderung menyerang balik Indonesia karena setelah tertekan mereka menyerang balik," ujarnya.
Hal itu menurut dia menunjukkan bahwa Australia tidak beritikad baik mengembalikan hubungan baik dengan Indonesia.
Media Australia, The Australian membeberkan alasan intelijen negara itu menyadapat telepon Ani Yudhoyono pada 2009 yang ternyata sudah disiapkan sejak 2007.
The Australian mendapat bocoran dari Wikileaks pada 17 Oktober 2007 melalui kawat diplomatik dari Kedutaan Australia di Jakarta kepada diplomatik Amerika Serikat di Canberra dan CIA berjudul "A Cabinet of One, Indonesias First Lady Expands Her Influence" yang menjelaskan peranan Ani Yudhoyono yang sudah tiga tahun menjadi first lady.
Pemberitaan itu menyebutkan penyadapan dilakukan Defence Signal Directorate kepada Ani karena dinilai orang berpengaruh terhadap SBY dan memiliki posisi penting dalam pengambilan keputusan di pemerintahan Indonesia karena posisinya sebagai istri presiden.
Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2013
