Pada hari ini kami mulai mengunjungi pulau-pulau terluar di Indonesia untuk memastikan penyaluran pupuk bersubsidi di sini berjalan dengan lancar dan tepat sasaran sehingga dapat mendukung ketahanan pangan nasional,Jakarta (ANTARA) - BUMN PT Pupuk Indonesia (Persero) menyatakan komitmen untuk memastikan ketersediaan pupuk bersubsidi di pulau-pulau terluar Indonesia.
"Pada hari ini kami mulai mengunjungi pulau-pulau terluar di Indonesia untuk memastikan penyaluran pupuk bersubsidi di sini berjalan dengan lancar dan tepat sasaran sehingga dapat mendukung ketahanan pangan nasional,” kata Direktur Utama Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi saat mengunjungi Kepulauan Rote, Nusa Tenggara Timur (NTT), sebagaimana keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa.
Selain ke Pulau Rote, Rahmad juga mengecek kios dan gudang, serta bertemu dengan tokoh pangan maupun para petani yang ada di Pulau Flores dan Pulau Timor sejak 12 hingga 15 Mei 2024. Kegiatan blusukan ini untuk memastikan kesiapan stok pupuk bersubsidi, melihat potensi pertanian, serta menggali aspirasi untuk meningkatkan kemampuan distribusi pupuk di pulau-pulau tersebut.
Baca juga: PT Pupuk Indonesia: Penyaluran pupuk subsidi capai 1,93 juta ton
Pemerintah menambah alokasi pupuk bersubsidi menjadi 9,55 juta ton untuk 2024 untuk meningkatkan produktivitas pertanian.
Untuk mengoptimalkan pertanian di NTT, Pupuk Indonesia menyiapkan stok pupuk bersubsidi sebanyak 17.255 ton. Stok per tanggal 8 Mei 2024 tersebut terdiri dari pupuk urea 10.237 ton dan NPK 7.018 ton.
Masing-masing stok pupuk tersebut aman untuk memenuhi kebutuhan petani di NTT selama dua pekan ke depan. Stok urea yang saat ini ada di gudang lini II atau provinsi, dan kabupaten/kota atau lini III mencapai 284 persen atau hampir tiga kali lipat dari ketentuan minimum yang dipersyaratkan pemerintah, yaitu sebesar 3.602 ton. Sementara stok NPK yang telah disiapkan Pupuk Indonesia juga mencapai 195 persen dari ketentuan minimum, yaitu 3.583 ton.
"Kami di NTT juga mengunjungi gudang, bertemu dengan para distributor dan kios dalam rangka melihat kesiapan perusahaan menyediakan stok pupuk bersubsidi. Alhamdulillah stok kami cukup untuk memenuhi alokasi pupuk bersubsidi untuk petani di NTT selama 14 hari ke depan," kata Rahmad.
Baca juga: Pupuk Indonesia sosialisasikan penambahan alokasi pupuk bersubsidi
Alokasi pupuk urea bersubsidi 2024 di NTT mencapai 62.228 ton, dan realisasi penebusan yang sudah dilakukan petani hingga Mei 2024 baru 10.378 ton, atau sekitar 17 persen. Untuk alokasi NPK bersubsidi, Pemerintah menyiapkan sebanyak 70.244 ton dan realisasinya sekitar 9.828 ton atau 14 persen. Di NTT, Pemerintah juga mengalokasikan NPK Kakao dengan jumlah 659 ton.
Alokasi tersebut sudah mendapatkan penambahan dari Pemerintah dari alokasi awal yakni Urea untuk tahun 2024 di NTT sebelumnya hanya 36.408 ton, NPK 32.858 ton, NPK Kakao 95 ton. Karena itu, Rahmad berharap petani mengoptimalkan penebusan pupuk bersubsidi ini untuk menjaga ketahanan pangan lokal.
Sementara itu, untuk menjamin kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi di 22 kabupaten/kota di NTT, Pupuk Indonesia juga menyiapkan sejumlah fasilitas penunjang yaitu 24 gudang Lini III, 11 distributor, 391 kios serta sebanyak 13 petugas lapang yang akan memastikan semua petani yang berhak mendapatkan pupuk bersubsidi sesuai dengan regulasi.
Rahmad menjelaskan pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi harus diperketat karena terdapat ketentuan untuk bisa mendapatkan pupuk bersubsidi sesuai Permentan Nomor 01 Tahun 2024. Ketentuan itu, antara lain, tergabung dalam kelompok tani dan terdaftar dalam elektronik rencana definitif kebutuhan kelompok (e-RDKK). Pupuk bersubsidi ini diperuntukkan bagi petani yang melakukan usaha tani subsektor tanaman pangan seperti padi, jagung, dan kedelai, serta subsektor tanaman hortikultura seperti cabai, bawang merah, dan bawang putih, dan subsektor perkebunan seperti tebu rakyat, kakao, dan kopi.
Baca juga: Mentan ajak semua pihak awasi distribusi pupuk subsidi
Dari jenis-jenis usaha tani tersebut, ditetapkan bahwa kriteria luas lahan yang diusahakan maksimal 2 hektar termasuk di dalamnya petani yang tergabung dalam Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pada aturan baru ini, e-RDKK dapat dievaluasi dalam empat bulan sekali pada tahun berjalan. Dengan kata lain, petani yang belum mendapatkan alokasi bisa menginput pada proses pendaftaran pada proses evaluasi di tahun berjalan.
"Bagi petani yang tidak tercatat sebagai penerima pupuk bersubsidi, Pupuk Indonesia juga sudah menyiapkan solusinya melalui pupuk nonsubsidi yang juga bisa didapatkan di kios-kios," kata Rahmad.
Pewarta: Indra Arief Pribadi
Editor: Nusarina Yuliastuti
Copyright © ANTARA 2024
