Luhut minta Polri tindak tegas WNA terlibat peredaran narkoba 

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan meminta Kepolisian Republik Indonesia untuk menindak tegas warga negara asing yang terlibat peredaran gelap narkoba.
 

Usai memberikan arahan kepada ratusan anggota penyidik Polri di Kuta, Kabupaten Badung, Bali, Selasa, Luhut mengatakan meminta agar turis asing yang terlibat dalam peredaran gelap narkoba dan judi online diusir dari Indonesia.

 

"Saya sampaikan orang--orang yang bikin kacau di negeri kita turis asing yang mungkin juga main narkoba atau judi online atau keributan jangan dibiarkan masuk Indonesia lagi," tegasnya.

 

Hal tersebut juga sudah dikoordinasikan-nya dengan Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly untuk penanganan WNA yang berulah di Indonesia.

 

Dia menilai kehadiran orang-orang yang membuat kekacauan di Indonesia mengacaukan iklim investasi di Indonesia. Luhut menyatakan akan membuat pertemuan khusus dengan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo untuk menyusun aturan untuk menindak WNA yang terlibat narkoba.

 

"Orang akan nyaman datang ke Indonesia kalau mereka nyaman, mereka terlindungi dari tindakan yang tidak baik seperti narkoba. Minggu depan (saya) akan membuatkan rapat untuk menyusun suatu aturan supaya itu diberlakukan," ucap Luhut.

 

Luhut menjelaskan Polri memiliki peran penting dalam mendorong kemajuan ekonomi terutama menjaga keamanan agar investor merasa aman berinvestasi di Indonesia. Karena itu, dia meminta jajaran Polri untuk menjaga iklim investasi yang sekarang ini dinilai baik.

Baca juga: Luhut: Dampak persaingan asing ke Indonesia tak perlu dikhawatirkan

Baca juga: Bareskrim Polri ungkap tiga WNA pemilik laboratorium narkoba di Bali 

Baca juga: Bareskrim ungkap transaksi narkoba di Bali lewat aplikasi Telegram

 

"Saya melihat peran Polri sangat penting, karena peran Polri harus menjaga bagaimana investasi di Indonesia itu nyaman. Karena investasi menjadi kunci untuk kemajuan ekonomi kita kedepannya," ujarnya.

 

Untuk lima tahun ke depan, kata Luhut, dana untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara, Jalan Tol Trans Sumatera dan beberapa proyek strategis nasional lainnya masih bisa dibiayai oleh APBN.

 

Dana APBN penghematan (melalui) digitalisasi hampir di semua lini secara bertahap sekarang sedang berjalan itu, saya kira bisa menaikkan PDB kita 1 persen atau sampai 1 setengah persen ke depan ini dengan penerimaan pajak yang lebih baik, dan itu saya kira seputar angka Rp500 triliun, tuturnya.

 

Sementara itu, Kabareskrim Polri Komisaris Jenderal Polisi Wahyu Widada mengatakan Rakernis Polri yang mengusung tema yang "Penyidik Polri yang presisi mendukung proses demokrasi dan mendukung perekonomian yang eksklusif dan berkelanjutan" sejalan dengan program pemerintah dalam peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

 

"Polri mendukung dengan memastikan kondusivitas wilayah, keamanan dan ketertiban masyarakat. Dari sisi hukum, Polri menegakkan hukum dalam bidang investasi untuk mendukung perekonomian," kata Wahyu.

 

Rakernis Polri di Anvaya Resort Kuta tersebut dihadiri oleh sebanyak 159 anggota Polri secara langsung dan 12.000 secara daring dari tingkat Polda, Polres dan Polsek.

 

Beberapa narasumber yang dihadirkan dalam kegiatan tersebut adalah Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto, Menko Marves Luhut Panjaitan, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, serta narasumber dari KPU dan Bawaslu.