Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) berperan strategis dalam mengawal program pembangunan nasional.

Sebab, hasil pengawasan BPKP dapat dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan para pemangku kepentingan (stakeholder).

“BPKP ini menunjukkan peran yang paling penting dan saya sungguh jujur mengatakan selama saya banyak dipilih presiden menyelesaikan banyak masalah, tumpuan utama saya adalah BPKP. Karena dengan BPKP sudah melakukan audit, saya tahu persis dari mana saya mulainya. Dan itu akan betul-betul terukur hasilnya,” ujar Luhut di Jakarta, Rabu.

Luhut menjelaskan, kolaborasi antara Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dengan BPKP menunjukkan hasil yang mumpuni.

Salah satu contoh peran BPKP yang paling nyata adalah soal perbaikan tata kelola industri sawit dari hulu ke hilir. Ia mendorong agar BPKP dapat terus menjadi solusi atas segala permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah.

Tidak hanya itu, kata Luhut, pengawasan BPKP juga berperan penting dalam mengidentifikasi penghematan belanja negara dan memastikan belanja negara memiliki target output dan outcome yang jelas.

Oleh karena itu, Ia menilai guna memastikan belanja pemerintah berkualitas dibutuhkan peran BPKP.

“Yang bisa mengukur siapa? BPKP. Bagaimana tadi perencanaan dari Bappenas sampai ke daerah, nyambung enggak? Kalau enggak nyambung, di mana enggak nyambungnya, apa yang harus diperbaiki. Yang bikin BPKP. Jadi BPKP ini menurut saya sangat sakti. Kalian punya peran luar biasa,” tuturnya.

Lebih lanjut, menurut Luhut saat ini ekonomi Indonesia dihadapkan pada dinamika risiko global yang dibentuk berbagai permasalahan ekonomi, geopolitik dan iklim. Untuk itu, insan auditor BPKP harus dapat beradaptasi dengan dinamika yang terjadi dan dapat memberikan solusi.

“Sampai hari ini saya tidak pernah gagal menyelesaikan masalah yang diberikan oleh Presiden. Karena tadi saya dibantu oleh BPKP melakukan audit,” pungkasnya.

Baca juga: Erick Thohir dan BPKP teken kerja sama kuatkan tata kelola BUMN
Baca juga: Kementerian PANRB terima hasil tinjauan LKjPP dari BPKP
Baca juga: BPKP beri kontribusi terhadap keuangan negara Rp67,09 triliun

 

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2024