"Enam daerah itu yakni Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan dan Sumatra Utara," kata Menhub setelah memimpin rapat internal Bersama Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri di Kantor Korlantas Polri, Jakarta, Rabu.
Dia menjelaskan wilayah itu sebagai lokasi percontohan untuk dilakukan penataan, evaluasi, hingga inspeksi keselamatan (rampcheck) untuk kendaraan pariwisata, lalu dipilihnya daerah itu, karena dianggap mewakili jumlahnya kendaraan yang begitu besar.
"Ini adalah satu tahapan dengan waktu yang pendek. Kami akan melakukan kegiatan di seluruh Indonesia," katanya menegaskan.
Sementara itu, Kepala Korlantas Polri Irjen Aan Suhanan mengatakan kepolisian siap bekerja sama dengan Kemenhub dalam melakukan pengecekan bersama di enam wilayah itu. Dia telah melakukan rapat bersama kepolisian wilayah menangani permasalahan bus pariwisata.
"Salah satunya adalah untuk penanganan bus wisata di enam kabupaten. Ini menjadi uji coba yang juga akan dilaksanakan di kabupaten lain," katanya.
Aan memastikan kepolisian juga akan menegakkan aturan apabila ada bus yang melanggar. Sehingga pengawasan dilakukan dari hulu ke hilir.
"Untuk menangani masalah bus pariwisata maupun bus umum yang ada, mulai hulu, artinya mulai dari pool bus yang ada di kota/kabupaten sampai ke hilir," katanya menegaskan.
Rapat bersama itu merupakan tindak lanjut dari kecelakaan bus pariwisata yang membawa rombongan SMK Lingga Kencana Depok. Kecelakaan terjadi di jalan turunan Ciater, Kabupaten Subang, Jabar, Sabtu (11/5), yang mengakibatkan 11 orang meninggal dunia.
Pewarta: Fauzi
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024
