Keputusan tersebut disetujui dengan suara 224 berbanding 187 dan diperkirakan akan diajukan ke Senat, di mana para pemimpin partai bersumpah untuk tidak mempertimbangkannya sama sekali.
RUU yang dipimpin Partai Republik tersebut muncul setelah Biden mengatakan kepada CNN minggu lalu bahwa dia menangguhkan pengiriman senjata ke Israel di tengah kekhawatiran mengenai serangan ke kota Rafah, Gaza selatan, di mana 1,5 juta pengungsi Palestina mencari perlindungan dari serangan Israel.
RUU tersebut menetapkan bahwa dana federal tidak boleh digunakan untuk menahan, menghentikan, membalikkan atau membatalkan pengiriman barang-barang pertahanan atau layanan pertahanan ke Israel.
Selain itu, dana tersebut tidak boleh digunakan untuk membayar gaji pegawai Pentagon atau Departemen Luar Negeri yang bertindak membatasi pengiriman pertahanan ke Israel.
Sebelumnya pada hari itu, Ketua DPR Mike Johnson mendesak Pemimpin Mayoritas Senat Chuck Schumer untuk membawa undang-undang tersebut ke Senat untuk pemungutan suara.
Johnson juga mengkritik Biden karena tidak membela Israel meskipun AS menyatakan "dukungan kuat" untuk Tel Aviv dan menuntut penghapusan kelompok perlawanan Palestina, Hamas.
"Sekarang jelas bahwa Biden dan Schumer tak lagi membela Israel," tambahnya.
Bulan lalu, Biden menandatangani paket bantuan luar negeri senilai $95 miliar (Rp 1.531,7 trilyun) yang mencakup $26 miliar (Rp 414,8 trilyun) untuk Israel.
Pemerintahannya memberi tahu Kongres pada hari Selasa tentang paket senjata baru senilai lebih dari $1 miliar (Rp16 triliun) termasuk $700 juta (Rp11.2 triliun) untuk amunisi tank, $500 juta (Rp7,9 triliun) untuk kendaraan taktis dan $60 juta (Rp957 miliar) untuk mortir, yang rencananya akan dikirimkan ke Israel, menurut laporan media.
Sumber: Anadolu
Baca juga: Legislator Demokrat AS prihatin Biden tahan bantuan senjata ke Israel
Baca juga: UAE peringatkan eskalasi kawasan menyusul invasi Israel ke Rafah
Penerjemah: Yoanita Hastryka Djohan
Editor: Aditya Eko Sigit Wicaksono
Copyright © ANTARA 2024
