Jakarta (ANTARA News) - Kadin Indonesia akan tetap memperjuangkan agar usulan revisi RUU Perpajakan yang diajukan Menkeu dapat diterima DPR. "Kita akan berjuang terus karena (revisi RUU perpajakan-red) tidak hanya menyangkut masalah perpajakan, tetapi juga untuk memacu investasi dan perekonomian Indonesia," kata Ketua Komite Tetap Kebijakan Publik Kadin Indonesia, Utama Kayo, di Jakarta, Kamis. Menurut dia, Kadin memiliki berbagai langkah yang lentur dalam berjuang. Maksudnya, perjuangan tersebut tidak hanya dilakukan Kadin melalui pemerintah dan DPR, tetapi juga kepada masyarakat, antara lain melalui seminar dan dialog dengan warga. Jika antara DPR dan pemerintah tidak memberikan kesepakatan dibahasnya usulan penyempurnaan RUU Perpajakan tersebut, maka Kadin Indonsia mengkhawatirkan pihak yang paling dirugikan adalah rakyat Indonesia. "Ini karena Indonesia akan semakin ketinggalan dengan negara tetangga yang telah berhasil dalam melakukan reformasi kebijakan ekonomi," kata Utama. Dia mengatakan, selama beberapa tahun terakhir telah terjadi banyak perubahan pada sektor perekonomian, sehingga Indonesia juga harus segera menyesuaikan diri dengan berbagai perubahan tersebut. Sebelumnya, DPR menolak pembahasan lebih lanjut mengenai RUU bidang perpajakan karena dinilai pengajuan revisi atas RUU itu oleh Menkeu tidak sesuai prosedur yang berlaku. Karenanya, pemerintah akan memasukkan perbaikan tersebut melalui daftar isian masalah (DIM) fraksi-fraksi terutama fraksi pemerintah di Pansus RUU Perpajakan. Fraksi-fraksi di DPR menanggapi hal tersebut secara beragam. Ketua Fraksi Partai Demokrat, Syarif Hasan, mengatakan, fraksinya akan memasukkan usulan penyempurnaan RUU tersebut dalam DIM FPD. Sementara itu, Ketua Fraksi PDI-P, Tjahjo Kumolo, mengatakan, fraksinya tidak menyetujui hal tersebut karena selama ini tidak dikenal adanya DIM yang merupakan hasil kerjasama antara fraksi dengan pemerintah.(*)

Editor: Heru Purwanto
Copyright © ANTARA 2006