"Di satu sisi negara melakukan penguatan tata kelola penempatan tapi di sisi lain para sindikat dan mafia penempatan ilegal terus bekerja dan ini terus kita perangi," ujar Kepala BP2MI Benny dalam pelepasan dan pembekalan PMI untuk penempatan di Korea Selatan dan Jerman di acara yang diadakan di Jakarta, Senin.
Benny mengatakan penempatan tenaga kerja Indonesia secara non-prosedural berpotensi membuat mereka menjadi korban TPPO. Dengan data Bank Dunia pada 2017 memperlihatkan terdapat sekitar 9 juta PMI, padahal data BP2MI di periode yang sama memperlihatkan hanya 3,6 juta orang yang terdaftar resmi dalam sistem.
Rentannya posisi PMI lewat penempatan tidak sesuai dengan prosedur juga terlihat dari sebanyak 107.642 kasus PMI terkendala yang ditangani oleh PMI dalam periode 2020 sampai dengan 16 Mei 2024. Selain itu 3.586 PMI sakit dan 2.456 jenazah PMI juga ditangani oleh BP2MI dalam periode itu.
Baca juga: BP2MI tegaskan negara telah beri relaksasi pajak pengiriman barang PMI
Baca juga: BP2MI minta Bea Cukai segera keluarkan barang-barang PMI yang tertahan
Dari kasus-kasus tersebut, kata Benny, sebagian besar ditempatkan tidak sesuai dengan prosedur dan 80 persen korban adalah perempuan.
Dia mengatakan Indonesia sudah memiliki instrumen hukum yang kuat untuk mengatasi isu TPPO termasuk Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
Untuk itu, dia mendorong kolaborasi antara pemerintah, lembaga legislatif dan berbagai pemangku kepentingan lain untuk mencegah penempatan non-prosedural yang berpotensi menjadi TPPO.
"Negara tidak boleh kalah," demikian Benny Rhamdani.*
Baca juga: BP2MI: Persaingan peluang kerja ke Korea Selatan sangat ketat
Baca juga: Kepala BP2MI ingatkan calon PMI tak percaya janji penempatan LPK nakal
Pewarta: Prisca Triferna Violleta
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2024
