Menurut dia, penetrasi digital dan inklusi finansial yang tinggi tapi belum diimbangi dengan literasi digital yang memadai, hal tersebut dapat membuat masyarakat menjadi rentan terhadap godaan judi online.
"Jadi sangat penting sekali karena penetrasi digital sudah satu hal, inklusi finansial juga kita bicara mengenai inklusi yang sangat inklusif ya tapi belum diikuti oleh literasi digital yang memadai. Maka sangat penting sekali karena kalau dia terliterasi dia tidak akan mengikuti judi online," kata Fithra di Jakarta, Senin.
Fithra menjelaskan bahwa literasi finansial sangat penting karena jika seseorang memiliki pemahaman yang baik tentang keuangan, mereka tidak akan mudah tergoda oleh janji-janji uang instan dari judi online.
Baca juga: Platform yang membiarkan peredaran konten judi online akan didenda
Baca juga: Menkominfo ancam cabut izin ISP yang fasilitasi praktik judi online
Namun di sisi lain, dia juga menegaskan bahwa peningkatan taraf hidup masyarakat adalah kunci utama. Dia mengatakan bahwa banyak orang yang kehilangan pekerjaan selama pandemi COVID-19. Dengan iklan judi online yang masif, mereka melihat judi online sebagai cara cepat untuk mendapatkan uang.
Untuk itu, Fithra menyarankan agar pemerintah fokus pada pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai sektor yang memberikan sumbangan besar pada perekonomian.
Dia mengatakan perlu adanya dorongan politik yang kuat untuk menjadikan UMKM sebagai prioritas utama dengan dukungan sumber daya manusia yang handal dan pendanaan yang memadai.
"Saya rasa ke depan untuk mengembangkan UMKM kalau dari sisi pemerintah frontiernya harus Kementerian Koperasi dan UKM. Ini harus menjadi prioritas. Sumber daya manusianya harus handal, dukungan pendanaannya juga harus menjadi prioritas juga. Jadi bagaimana menaikkan pemasukan masyarakat salah satunya adalah lewat jalur UMKM ini," kata Fithra.
Dengan mengembangkan UMKM, masyarakat dapat mengalihkan uang mereka dari judi online ke investasi yang lebih produktif. Selain itu, dia juga menyoroti pentingnya penciptaan lapangan kerja yang layak.
"Karena kalau kita bicara angka pengangguran maka itu sudah rendah sekali 4,8 persen. Tapi masalahnya apakah itu pekerjaan yang layak? Nah itu harus diperhatikan," ucapnya.
Baca juga: Kemenkominfo putus akses 1,9 juta konten judi online sejak Juli 2023
Baca juga: Satgas berantas judi online dipimpin Menko Polhukam segera diresmikan
Baca juga: OJK siap bekerja sama dengan satgas terpadu berantas judi online
Pewarta: Fathur Rochman
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2024
