"Saya berharap di dalam alokasi anggaran, baik di instansi pemerintah, maupun di badan usaha, juga korporasi untuk sejak awal memberikan anggaran yang cukup untuk penyediaan pelayanan publik yang berkualitas," kata Wakil Ketua Ombudsman RI Bobby Hamzar Rafinus di Jakarta, Senin.
Hal ini penting mengingat kejadian kecelakaan pada momen mudik Lebaran 2024 yang berkaitan dengan performa pelayanan publik yang diberikan oleh perusahaan swasta.
"Oleh karena itu kesiapsiagaan di jajaran pemerintah juga perlu ditularkan kepada perusahaan-perusahaan swasta khususnya transportasi umum agar mereka juga mengalokasikan anggaran yang memadai sehingga kecelakaan yang terjadi bisa semakin berkurang," kata Bobby Hamzar Rafinus.
Secara umum, Ombudsman RI menilai pelaksanaan arus mudik Lebaran 2024 yang memastikan keselamatan dan keamanan dinikmati oleh masyarakat yang melakukan perjalanan mudik, telah banyak kemajuan.
Ada sejumlah indikator yang memperlihatkan hasil yang lebih baik, di antaranya kecepatan rata-rata kendaraan dari Jakarta - Semarang yang lebih baik dibandingkan tahun 2023 serta jumlah korban kecelakaan yang menurun dibandingkan tahun lalu.
"Tentu indikator-indikator ini membahagiakan kita semua untuk bisa kita pertahankan dan tingkatkan pada tahun-tahun yang akan datang," katanya.
Pihaknya juga mendukung pembangunan infrastruktur yang terus dilakukan pemerintah.
Demikian juga pengelolaan lalu lintas yang semakin baik dan rekayasa lalu lintas yang merupakan salah satu solusi yang ditempuh untuk mengatasi melonjaknya arus mudik Lebaran 2024.
Baca juga: Ombudsman RI: Layanan arus mudik Lebaran 2024 membaik
Baca juga: Pemerintah dan swasta perlu cukup anggaran untuk layanan transportasi
Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2024
