"Rapat pleno ini juga membahas mengenai adanya surat edaran dari KPU Provinsi Jawa Barat, yang menegaskan agar seluruh KPU kabupaten kota untuk segera melaporkan bilamana ada kekurangan logistik," ujar Komisioner Divisi Perencanaan, Anggaran, Logistik, Rumah Tangga, dan Umum KPU Kota Bogor, Edi Kholki Zaelani, di Bogor, Selasa.
Edy menjelaskan, rapat pleno ini diselenggarakan bersamaan dengan berakhirnya masa kerja anggota PPK per 31 Desember ini. Dengan berakhirnya masa kerja PPK, harus ditetapkan kembali mengenai keanggotaan PPK yang akan bertugas dalam Pileg dan Pilpres.
"KPU akan mengevaluasi kinerja mereka selama penyelenggaraan Pilwakot Bogor lalu," ujar Edy.
Edy mengatakan, KPU akan berkoordinasi dengan wali kota, serta camat dan lurah terkait evaluasi kinerja sekretariat PPK di Kota Bogor.
Terkait dengan kesiapan logistik untuk pelaksanaan Pileg pada 9 April mendatang. Edy mengatakan, saat ini telah datang kiriman ribuan bilik suara dari KPU Jawa Barat untuk melengkapi kekurangan yang ada.
Ia mengatakan, jumlah bilik suara yang dikirimkan KPU Jawa Barat sebanyak 5.056 yang merupakan kekurangan dari sekitar dua ribuan bilik suara yang saat ini ada di KPU Kota Bogor.
Edy menambahkan, KPU Kota Bogor, telah menjadwalkan pendistribusian logistik untuk Pileg yakni pada 1-5 April, ke seluruh PPK. Sedangkan pada 4 hingga 8 April, logistik secara berjenjang didistribusikan oleh PPK ke Panitia Pemungutan Suara (PPS).
"Terakhir, PPS akan menyalurkannya ke Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) pada 8 April atau H-1 pelaksanaan Pileg," ujar Edy. (LR/E001)
Pewarta: Laily Rahmawati
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2014
