"Sebenarnya yang selama ini sangat lemah itu adalah koordinasi antara kebijakan fiskal dan moneter (untuk atasi inflasi)," ujar Enny saat dihubungi Antara di Jakarta, Kamis.
Enny menuturkan, penanganan inflasi memang di bawah ranah moneter, namun yang bisa dikendalikan oleh otoritas moneter dalam hal ini Bank Indonesia hanya inflasi inti, sementara yang dihadapi masyarakat adalah indeks harga konsumen (IHK).
"Persoalan inflasi di Indonesia lebih disebabkan karena faktor supply (pasokan) bukan faktor demand (permintaan)," kata Enny.
Dengan kata lain, lanjutnya, jika masalahnya yakni faktor permintaan memang bisa diatasi dengan kebijakan moneter, namun hal itu tidak berlaku jika persoalan yang dihadapi terkait ketersediaan barang.
"Kalau persoalannya karena faktor supply, maka yang harus lebih intensif itu adalah kebijakan fiskal. Jadi fundamentalnya begitu," ujar Enny.
Enny menambahkan, kemampuan pemerintah untuk mengendalikan harga pangan merupakan kunci untuk menangani inflasi di Tanah Air.
Bahan-bahan pangan (volatile foods) memang memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap inflasi. Namun, struktur pasar di Indonesia menurutnya relatif oligopolis menjadi hambatan tersendiri.
"Struktur pasar komoditas kita saat ini masih relatif oligopolis, yang bahkan mungkin ada terjadi kartel. Ini sangat sulit bagi pemerintah untuk bisa mengendalikan harga pangan," kata Enny.(*)
Pewarta: Citro Atmoko
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2014
