Jakarta (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta agar para pemimpin daerah menghentikan paradigma berpikir dan bersikap bahwa Pemerintah Pusat di Jakarta bisa menyelesaikan semua masalah yang diadukan oleh Pemerintah Daerah. "Kalau cuma mengandalkan Jakarta, pasti tidak akan cukup (anggaran dana yang dibutuhkan). Ubah `mindset` bahwa kalau sudah diatur oleh Jakarta pasti beres semua," kata Presiden saat membuka rapat kerja para gubernur provinsi kepulauan di Kawasan Wisata Lagoi Pulau Bintan, Kepulauan Riau, Selasa. Yudhoyono berada di tempat tersebut terkait dengan keinginan tujuh provinsi kepulauan yang ingin mengusulkan perubahan alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) dan pembagian tanggungjawab fiskal kepada pemerintah pusat. Ketujuh provinsi itu adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Utara, Maluku Utara, Maluku, Bangka Belitung dan Provinsi Kepulauan Riau. Yudhoyono dalam pengarahan tanpa teksnya mengatakan dirinya juga sering didatangi delegasi pemeritah daerah maupun masyarakat provinsi kaya yang meminta agar persentase bagi hasil sumber daya alam untuk mereka ditingkatkan karena mereka menghasilkan pendapatan bagi negara lebih banyak ketimbang daerah lain. "Saya selalu menjawab, mari kita pikirkan saudara-saudara kita yang tidak berpunya. Sehingga dalam era otonomi daerah ini pemimpin daerah harus memahami dunia bisnis dan memiliki jiwa usaha agar bisa mencari inovasi, terobosan yang bisa mencukupkan keperluan daerahnya," katanya. Yudhoyono juga mengingatkan, kebijakan APBN yang menyangkut fiskal, DAU, perpajakan dan lain-lain harus sesuai dengan peraturan yang ada sehingga bisa dikelola sebaik mungkin untuk keperluan pembangunan. "Tidak boleh terjadi, paradoks antara pembangunan menurut pemahaman pemerintah pusat dan pembangunan yang dipahami pemerintah daerah. Bagi saya hal ini sangat jelas, provinsi yang kaya pasti akan ada tambah penghasilan, sementara yang miskin harus lebih diperhatikan, karena kita bukan negara konfederasi yang pembangunannya didasarkan materi," katanya. Berbicara tentang peran kepala daerah saat ini, Yudhoyono meminta para pemimpin daerah harus bisa menjelaskan kondisi daerah sejelasnya, agar pembangunan yang dilakukan bisa menyentuh masyarakat bawah. Ia juga mengingatkan kalau semua dibiayai dari Jakarta, maka tidak akan pernah ada kecukupan biaya, apalagi harga-harga kebutuhan pembangunan meningkat dari waktu ke waktu. "Anda tahu berapa APBN kita yang dikeluarkan untuk membayar utang, subsidi BBM dan lain-lain. Jadi kita harus berbagi agar tidak ada dusta di antara kita," katanya.(*)

Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2006