Denpasar (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah mengintruksikan jajaran Departemen Perhubungan untuk mengembangkan angkutan massal yang efisien, lancar, aman dan terjangkau masyarakat. Menurut Dirjen Perhubungan Darat Departemen Perhubungan Iskandar Abubakar di Sanur, Bali, Rabu, presiden menginginkan sistem angkutan massal dikembangkan di kota-kota besar sebagai upaya menghemat penggunaan bahan bakar minyak (BBM). Menjawab pertanyaan salah seorang peserta Rakornis Bidang Perhubungan Darat dan Perkeretaapian seluruh Indonesia, Iskandar mengatakan, sistem angkutan massal yang efisien perlu dirintis setiap Pemkab/Pemkot dan Pemprop. Hal itu dimaksudkan untuk menghindari transportasi pribadi yang kini lebih dominan dalam transportasi darat. Untuk itu setiap Pemkot/Pemkab perlu membangun sistem jaringan transportasi yang mampu menjangkau tempat-tempat yang strategi secara mudah dan murah. Dirjen Iskandar Abubakar mengatakan, dengan tersedianya jaringan transportasi massal yang lancar dan terjangkau, tentu masyarakat akan meninggalkan angkutan pribadi yang membutuhkan biaya operasional cukup besar. Berkembangnya sistem transportasi massal sekaligus mengantisipasi semakin terbatasnya cadangan minyak bumi, disamping melakukan terobosan mencari energi alternatif pengganti BBM. "Indonesia kini sudah mengimpor bbm akibat cadangan minyak bumi semakin berkurang dari waktu ke waktu," ujar Dirjen Iskandar Abubakar. Pelayanan ASDP Dirjen Iskandar Abubakar dihadapan 380 peserta yang terdiri atas Kepala Dinas Perhubungan Propinsi, Kabupaten/Kota se Indonesia mengimbau seluruh kabupaten/kota memelihara infrastruktur serta aset-aset pelabuhan penyeberangan yang telah diserahkan pengelolaannya. Aset-aset tersebut hendaknya dipelihara dan diawasi secara berkesinambungan, mengingat keberadaan fasilitas tersebut dari segi kualitas menurun. Bahkan ditemukan beberapa peralatan yang tidak bisa diperasikan lagi, sehingga mengganggu pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu kedepan dinilai masih perlu membentuk unit pelayanan teknis (UPT) Departemen Perhubungan dalam mengelola pelabuhan. Beberapa propinsi seperti Papua dan Nusa Tenggara Timur (NTT) menyatakan tidak sanggup mengoperasikan pelabuhan penyeberangan, ujar Dirjen Iskandar Abubakar.(*)

Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2006