Titik rawan tersebut, merupakan hasil pengamatan dan analisis tim terpadu penanganan gangguan keamanan selama 2013 dan itu perlu diantisipasi semua jajaran untuk menghadapi Pemilu 2014,"Medan (ANTARA News) - Gubernur Sumatera Utara menyebutkan sedikitnya ada 226 titik rawan di daerah itu yang harus diwaspadai dalam menghadapi Pemilu meski hingga dewasa ini kondisi Sumut cukup aman.
"Titik rawan tersebut, merupakan hasil pengamatan dan analisis tim terpadu penanganan gangguan keamanan selama 2013 dan itu perlu diantisipasi semua jajaran untuk menghadapi Pemilu 2014," kata Gatot Pujo Nugroho di Medan, Senin..
Berdasarkan catatan, konflik tersebut bermuara pada empat permasalahan yaitu konflik sumber daya alam, SARA, batas wilayah dan konflik politik ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan.
Dari ke empat sumber konflik tersebut, konflik sumber daya alam merupakan titik rawan tertinggi mencapai 188 titik yang tersebar di beberapa kabupaten/kota.
Sepanjang tahun 2013, Pemprov Sumut bersama jajaran keamanan berhasil mengamankan dan menyelesaikan 180 titik potensi konflik.
Dari catatan Tim Terpadu, sepanjang 2013 terjadi 878 kali aksi unjuk rasa yang melibatkan berbagai elemen masyarakat.
Dari unjuk rasa itu, 57 kali di antaranya berujung dengan kericuhan dan lima lainnya berujung tindakan anarkis.
Tahun ini, kata dia, diupayakan penyelesaikan potensi konflik di 156 lokasi lain.
"Peningkatan kewaspadaan secara dini, komunikasi, dan sikap responsif harus dilakukan oleh semua pihak untuk menciptakan keamanan khususnya dalam Pemilu,"katanya.
Gatot menegaskan, meski titik rawan konflik cukup besar, namun Sumut yang memiliki beragam budaya suku, agama dan ras masih tergolong aman dan kondusif.
"Yang perlu dilakukan adalah peningkatan sistem peringatan dan tanggap dini dalam memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat,"katanya.
Peran tokoh-tokoh masyarakat dan komponen strategis lainnya juga harus dijaga.
Dia mengakui, sejauh ini, potensi konflik Pemilu di Sumut masih di sekitar permasalahan DPT serta belum mantapnya kesadaran dan pendidikan politik masyarakat dalam melaksanakan demokrasi serta fenomena menurunnya animo masyarakat dan sikap pesimistis atas penyelenggaraan proses demokrasi.
"Semuanya itu juga harus jadi perhatian serius semua pemangku kepentingan,"katanya.
(E016/Z003)
Pewarta: Evalisa Siregar
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2014
