"Indonesia terikat dengan ASEAN mengenai dukungan terhadap calon Sekjen PBB. Lagi pula di pencalonan anggota tidak tetap DK-PBB masih ada Nepal," kata Desra.Jakarta (ANTARA News) - Departemen Luar Negeri (Deplu) RI membantah adanya pengaturan antara Indonesia dan Korea Selatan (Korsel) terkait dengan keputusan mundurnya Korsel dari bursa pencalonan anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK-PBB). "Saya tidak tahu ada pengaturan seperti itu," kata Juru Bicara Deplu-RI Desra Percaya di Ruang Palapa Deplu Jakarta, Jumat, saat dikonfirmasi mengenai hal itu. Korsel, selain bersama Indonesia mencalonkan diri dalam bursa pencalonan anggota tidak tetap DK-PBB juga turut serta dalam pencalonan Sekjen PBB. Ketika Korsel kemudian mengundurkan diri maka muncul dugaan hal itu dilakukan untuk memuluskan langkah Indonesia, dengan imbalan Indonesia mendukung Ban Ki Moon, calon dari Korsel dalam pemilihan Sekjen PBB. Padahal sebagai anggota ASEAN Indonesia harus mendukung calon Sekjen PBB dari Thailand. "Indonesia terikat dengan ASEAN mengenai dukungan terhadap calon Sekjen PBB. Lagi pula di pencalonan anggota tidak tetap DK-PBB masih ada Nepal," kata Desra. Namun, lanjut dia, proses pemilihan Sekjen PBB itu masih terus berlangsung. "Kita terus amati apa yang akan terjadi, sekarang masih belum pasti. Saya dengar duta besar Yordania untuk PBB juga mencalonkan diri (Pangeran Zeid al Hussein--red)," ujarnya. Menurut Desra, sesuai kebiasaan yang selama ini terjadi di PBB maka setelah memasuki tahap-tahap selanjutnya dalam proses di pemilihan biasanya calon di posisi terbawah akan mengundurkan diri. Sementara itu baru-baru ini Menteri Luar Negeri (Menlu) Hassan Wirajuda mengungkapkan optimisme Indonesia untuk terpilih menjadi anggota tidak tetap DK-PBB karena telah aktif melakukan lobi ke sejumlah negara termasuk dengan mengirim utusan khusus. Saat ditanya mengenai keputusan mundur Korsel, Menlu mengatakan kejadiannya tidak persis seperti itu. "Tidak demikian `black and white` artinya Korea Selatan sendiri tidak mudah mengelola pencalonan dua pos penting di PBB dalam waktu bersamaan," katanya. Sebagai anggota ASEAN, Indonesia telah mempunyai komitmen bersama negara-negara ASEAN untuk mendukung kandidat asal Thailand, Surakiart Sathirathai sebagai pengganti Kofi Annan - yang masa baktinya selesai pada 31 Desember 2006. Komitmen itu adalah kesepakatan yang melekat secara hukum atau "law-binding" bagi tiap negara anggota ASEAN. Selain Surakiart Sathirathai, kandidat lain dari grup Asia adalah Menteri Luar Negeri dan Perdagangan Korea Selatan Ban Ki Moon, mantan kepada bidang perlucutan senjata PBB Jayantha Dhanapala dari Sri Lanka, dan Wakil Sekjen PBB bidang publik Shashi Tharoor dari India. Pemilihan Sekjen PBB yang baru akan ditentukan Oktober 2006 dan mulai bekerja 1 Januari 2007.(*)
Editor: Heru Purwanto
Copyright © ANTARA 2006
