"Kriteria yang ideal itu belum menjadi ukuran prioritas, tapi mereka mengutamakan uang, karena itu ke depan harus ada aturan KPU yang bisa melakukan pengawasan terhadap sumber dana caleg dan partai itu secara transparan," katanya di Jakarta, Senin.
Dalam dialog Empat Pilar: Akuntabilitas Pemilu dan Kualitas Demokrasi di gedung MPR/DPR RI Jakarta, ia mengatakan politik uang atau "money politics" tersebut akan berimplikasi terjadinya korupsi yang dilakukan oleh pejabat seperti selama ini.
Menurut Martin, masyarakat seharusnya sadar bahwa mereka harus memilih calon pemimpin yang berintegritas, berkarakter, kapabilitas dan berkualitas.
"Apalagi biaya kampanye caleg itu lebih dari satu miliar rupiah dan tidak membayar pajak, maka tanpa pengawasan yang ketat dari KPU, tentu dikhawatirkan banyak pengaruh dari luar yang berkepentingan untuk membiayai caleg dari uang dari sindikat narkoba, tindak pencucian uang, dan barang-barang ilegal lainnya," katanya.
Dana kampanye itu harus ditelisik asal-usulnya, sebab uang yang tidak jelas bisa menimbulkan malapetaka demokrasi.
"Ke depan, perlu diatur dana caleg dan partai agar ada keseimbangan biaya politik dan agar caleg yang terpilih adalah yang terbaik dan bukan karena banyaknya uang," katanya.
Pewarta: Jaka Suryo
Editor: Aditia Maruli Radja
Copyright © ANTARA 2014
