"Presiden SBY sebagai ketua umum ya punya hak untuk kampanye demi kepentingan partainya. Saya sarankan kita tidak usah permasalahkan karena cuti hanya dua hari dan itu sah," kata Priyo di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu.
Namun, kata politisi Golkar itu, satu hal yang kurang lazim karena jabatan beliau sebagai presiden.
"Tapi tidak mengurangi hak sebagai ketua umum untuk hadir di tengah-tengah partai. Ada resiko kurang lazim sebagai presiden," kata Priyo. Dengan kekuranglaziman itu, tentu akan sedikit merepotkan beliau sebagai presiden.
"Beda dengan ketum yang menjabat sebagai menteri. Presiden kan disumpah dipilih bangsa. Negeri kita unik, presiden boleh menjabat ketum partai, konsekuensinya harus bersabar untuk bisa mengikhlaskan. Selama 2 hari, presiden kita hanya dimiliki oleh partainya. Dari segi tata krama kenegeraan, ya saya anjurkan ikhlaskan saja," katanya.
Ia menyarankan, ke depan, perlu aturan yang jelas terhadap Presiden dan Wakil Presiden untuk berkampanye.
"Tidak harus mundur. Karena tradisi di negara kita berbeda. Ketum partai Amerika Serikat adalah figur yang tidak terlalu menonjol. Di kita, posisi-posisi puncak jadi hak eksklusif ketum. Kita kaget karena presiden kita harus cuti hanya untuk kampanye. Tapi beliau punya hak," kata Priyo.
Pewarta: Zul Sikumbang
Editor: Unggul Tri Ratomo
Copyright © ANTARA 2014
