Jakarta (ANTARA News) - PT PLN (Persero) akan mengoptimalkan alokasi subsidi tahun anggaran 2007 yang ditetapkan pemerintah dan DPR sebesar Rp25,8 triliun. Direktur Utama PLN Eddie Widiono usai rapat dengar pendapat dengan Komisi VII DPR di Jakarta, Selasa mengatakan, PLN akan membatasi konsumsi listrik dengan menggalakkan program penghematan, pemberlakuan program disinsentif bagi pelanggan industri, dan pembatasan jumlah pelanggan baru. "Dengan alokasi subsidi Rp25,8 triliun maka tingkat pertumbuhan listrik hanya 0,51 persen yang artinya kita akan melakukan pembatasan konsumsi listrik," ujarnya. Sebelumnya, pemerintah dan DPR telah menyepakati alokasi subsidi listrik 2007 sebesar Rp25,8 triliun atau jauh dari usulan PLN Rp32,8 triliun. Alokasi Rp25,8 triliun itu hanya cukup memenuhi kebutuhan pertumbuhan listrik 0,51 persen. Sementara, dengan Rp32,8 triliun akan mampu memenuhi pertumbuhan listrik 6,12 persen. Eddie juga mengatakan, rencana penambahan kapasitas pembangkit (repowering) PLTGU Muara Karang dan PLTGU Tanjung Priok yang masing-masing berkapasitas 720 MW pada 2004 terpaksa belum terwujud karena kurangnya pasokan gas. Hingga saat ini pasokan gas dari MedcoEnergi, PT PGN Tbk, dan PT Pertamina (Persero) dari Sumatera Selatan yang dijanjikan belum juga terealisasi. Padahal, lanjut Eddie, pihaknya telah menandatangani "loan agreement" dengan Japan Bank International Corporation (JBIC) senilai 800 juta dolar AS pada 2005. "Namun, hingga kini belum bisa dilelang, karena dalam perjanjian tersebut dikatakan proyek bisa dilelang kalau ada jaminan ketersediaan gas," katanya.(*)

Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2006