Ilustrasi - Peta negara Sudan SelatanAddis Ababa, Ethiopia (ANTARA News) - Pemerintah Sudan Selatan dan pihak oposisi menandatangani kesepakatan untuk memfasilitasi upaya kemanusiaan melalui pemberhentian permusuhan, di Addis Ababa, Senin.
Kesepakatan itu dicapai di bawah penengahan blok regional Lembaga Antar-Pemerintah mengenai Pembangunan (IGAD), setelah kedua pihak melanjutkan pembicaraan pada 28 April di Ibu Kota Ethiopia, Addis Ababa.
Nhial Deng Nhial, pemimpin delegasi pemerintah, dan Jen. Taban Deng, pemimpin delegasi oposisi ke pembicaraan perdamaian tersebut, menandatangani kesepakatan dan menyampaikan komitmen bagi proses itu.
Taban Deng menyatakan kesepakatan tersebut adalah langkah ke arah tercapainya perdamaian yang langgeng, demikian laporan Xinhua.
Pembicaraan perdamaian yang dipimpin IGAD dimulai di Addis Ababa pada awal Januari tapi beberapa kali dibekukan akibat perbedaan tajam antara kedua pihak.
Pertengkaran politik terjadi di negara termuda di dunia itu antara Presiden Salva Kiir dan mantan wakilnya Riek Machar, yang dipecat dari jabatan pada Juli 2013 dan belakangan dituduh berusaha melakukan kudeta.
Ketegangan meningkat pada 15 Desember 2013 menjadi konflik penuh antara pasukan setia kepada masing-masing pihak. Sebanyak 800.000 orang telah terusir dari rumah mereka dan dua kali lipat dari jumlah tersebut sangat memerlukan bantuan kemanusiaan.
Misi PBB di Sudan Selatan (UNMISS) melaporkan pertempuran antara pasukan pemerintah dan pemberontak di beberapa bagian Sudan Selatan pada akhir pekan lalu, kata seorang juru bicara PBB di Markas PBB, New York.
"Di Negara Bagian Unity, Bentiu, Misi tersebut melaporkan pertempuran sengit antara Tentara Pembebasan Rakyat Sudan (SPLA) dan prajurit oposisi, termasuk di sekitar pangkalan PBB di sana, tempat sebanyak 23.000 warga sipil yang meninggalkan tempat tinggal mereka kini dilindungi," kata Wakil Juru Bicara PBB Farhan Haq dalam taklimat harian di Markas PBB.
(C003)
Editor: Ella Syafputri
Copyright © ANTARA 2014
