"Ancaman penghentian ini karena warga menuntut realisasi kesepakatan antara pemerintah dan masyarakat pada 1997 lalu," kata Agus Subandi, koordinator kelompok yang menamakan diri Blok Batu Bulan, Rabu.
Dalam kesepakatan itu disebutkan, pemerintah akan memberikan ganti rugi berupa uang kepada masyarakat yang lahannya tergenang.
Seiring perjalanan waktu, pemerintah tidak memberikan uang, melainkan ganti lahan yang dibuktikan dengan SK Bupati No. 322 tahun 2003 tentang lahan yang berlokasi di Olat Maras, Desa Pernek seluas 864 hektar. Lahan ini berasal dari tanah Perhutani.
Terkait kegagalan pemerintah melaksanakan keputusannya, pada 2006 lalu, masyarakat melakukan aksi menuntut kompensasi dalam bentuk uang. Tuntutan tersebut direalisasikan oleh Pemkab Sumbawa senilai Rp5 juta per orang per hektar. Ganti rugi ini akan diberikan secara bertahap kepada masyarakat.
Saat itu, kompensasi hanya diberikan kepada warga Blok Sebasang sebanyak 130 orang. Sedangkan pembayaran kompensasi kepada 250 orang warga Blok Batu Bulan dan Blok Pandan Sari yang seharusnya dilakukan 2007 lalu, hingga saat ini belum terelasiasi. Hal ini membuat warga di dua blok tersebut merasa didiskriminasikan.
Sikap pemerintah ini akhirnya memunculkan reaksi masyarakat yang kembali menggelar aksi menuntut kompensasi lahan. Warga dan Pemda pun kembali melaksanakan pertemuan pada 15 Mei 2013 lalu. Tapi sudah hampir setahun berlalu, janji pemerintah tidak terealisasi.
"Kami meminta pemerintah tidak ingkar janji. Segera realisasikan kompensasi," ucapnya.
Selain kompensasi, lanjut Agus, warga pun mendesak pemerintah mengalokasikan program pemberdayaan masyarakat kepada para korban genangan bendungan tersebut. Apabila hal ini tidak direalisasikan, mereka akan menghentikan proyek pembangunan drainase bendungan itu.
"Kami akan menghentikan proyeknya, bukan menghentikan air di saluran, karena banyak saudara kami di bagian hilir yang mengeluhkan kekurangan air," kata dia.
Pewarta: Siti Zulaeha
Editor: Unggul Tri Ratomo
Copyright © ANTARA 2014
