Mentan bicara pekerjaan rumah bagi pemerintahan baru

Mentan bicara pekerjaan rumah bagi pemerintahan baru

Menteri Pertanian Suswono menyatakan persoalan lahan masih menjadi kendala peningkatan produksi dan produktivitas pangan antara lain tingginya alih fungsi atau konversi areal pertanian untuk non pertanian. ( ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma)

Kita defisit 60.000 hektar. Katanya kita punya lahan yang luas tetapi faktanya begitu sulit
Jakarta (ANTARA News) - Menteri Pertanian Suswono menyatakan, persoalan lahan pertanian merupakan pekerjaan rumah yang masih akan menjadi persoalan yang harus diselesaikan bagi pemerintah baru hasil Pemilu 2014.

Dalam diskusi dengan Forum Wartawan Pertanian (Forwatan) di Bogor, Minggu menteri menyatakan, persoalan lahan yang masih menjadi kendala peningkatan produksi dan produktivitas pangan antara lain tingginya alih fungsi atau konversi areal pertanian untuk non pertanian.

Selain itu, tambahnya, tingkat kepemilikin areal pertanian di tingkat petani masih rendah yakni hanya 0,3 hektar per rumah tangga petani, jauh di bawah petani Thailand yang sudah mencapai 3 hektar per kepala keluarga.

"Masalah lahan harus diselesaikan pemerintah ke depan," katannya dalam disksusi bertema Mencari Pemimpin yang Pro Pertanian".

Suswono menyatakan, alih fungsi lahan pertanian per tahun mencapai 100.000 hektar sementara itu kemampuan pemerintah mencetak sawah baru hanya mencapai 38.000 hektar.

Menurut dia, rendahnya pencetakan sawah baru oleh pemerintah disebabkan sulitnya mencari lahan di Indonesia.

Bahkan dari lahan pertanian yang dijanjikan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Kementerian Kehutanan seluas 7,2 juta hektar, yang terealiasi hanya 13.000 hektar.

"Kita defisit 60.000 hektar. Katanya kita punya lahan yang luas tetapi faktanya begitu sulit," katanya .

Mentan menyatakan, salah satu cara yang bisa dilakukan pemerintah adalah, menghentikan sementara (moratorium) alih fungsi lahan pertanian.

Rencana tersebut, tambahnya, seharusnya diatur langsung oleh pemerintah pusat saat ini, agar seluruh Pemerintah Daerah tidak mudah memberikan izin alih fungsi lahan pertanian.

"Artinya harus ada intervensi dari pusat. Saya setuju untuk sementara kondisi memperihatinkan dengan kondisi lahan defisit 60.000/tahun moratorium adalah salah satu usaha yang bisa diintervensi oleh pusat," katanya

Selain persoalan lahan, menurut Suswono, pemerintah mendatang harus lebih meperhatikan nasib infrastruktur pertanian seperti irigasi.

Pihaknya mencatat saat ini 52 persen irigasi di Indonesia dalam keadaan rusak dan dibutuhkan dana hingga Rp21 tiliun untuk memperbaiki.

Sementara itu mantan Duta Besar Indonesia untuk Swiss Joko Soesilo mengharapkan pemerintah Indonesia untuk mau kembali belajar mengembangkan sektor pertanian dari negara lain, salah satunya Swiss.

Menurut dia, negara kaya di Eropa tersebut sukses mengembangkan sektor pertanian, salah satu faktornya yakni keberpihakan dan perhatian yang cukup besar dari pemerintah.

Dikatakannya, Swiss merupakan negara industri tetapi pertanian tidak ditinggalkan, bahkan ada kebijakan pengharusan agar lahan-lahan bisa ditanami jagung serta padang gembala untuk sapi

"Di Swiss ada ketentuan, kalau anda mewariskan tanah pertanian kepada anak, tidak boleh tanah warisan itu dipecah, karena tanah pertanian di Swiss sangat dilindungi, tidak boleh dialih fungsi sehingga lahan pertanian setiap tahun bertambah," katanya.

Menurut Joko, Swiss berpenduduk 7,6 juta, tetapi memiliki populasi ayam potong 9 juta ekor, sapi 1,6 juta ekor, babi sebanyak 1,5 juta ekor dan 1,5 juta ekor biri-biri.

Pewarta:
Editor: AA Ariwibowo
COPYRIGHT © ANTARA 2014

Komentar