Gaza/Ramallah (ANTARA News) - Puluhan gerilyawan Palestina anggota sayap bersenjata gerakan Fatah menyerbu gedung kabinet yang dipimpin Hamas, membakar ruangan-ruangannya, Minggu, sementara lima orang dilaporkan tewas dalam bentrokan antara kelompok-kelompok Palestina, kata beberapa saksi mata dan sumber keamanan. Saksi mata mengatakan, gerilyawan-gerilyawan itu menyerbu gedung kabinet yang dipimpin kelompok Hamas itu untuk memprotes kekerasan di Jalur Gaza antara aparat-aparat keamanan dan gerilyawan yang ditugasi sebagai pasukan bantuan Hamas. Pertugas medis di Gaza seperti dilaporkan DPA mengatakan, dua orang lagi tewas sehingga jumlah korban tewas dalam kekerasan Minggu menjadi lima di tengah bentrokan bersenjata sepanjang hari di dekat markas besar Dewan Legislatif Palestina (PLC) yang didominasi Hamas. Jumlah korban yang cedera dalam kekerasan baru itu juga meningkat menjadi lebih dari 50 pada Minggu. Kerusuhan itu meletus di Jalur Gaza setelah Menteri Dalam Negeri Said Siam memberikan perintah kepada pasukan bantuan untuk mencegah secara paksa protes yang dilakukan aparat-aparat keamanan dan kepolisian yang menuntut pembayaran gaji mereka. Setelah bentrokan itu, kelompok-kelompok Fatah dan Hamas saling melontarkan tuduhan mengenai siapa yang bertanggung jawab atas kekerasan itu. Brigade Syuhada al-Aqsa, sayap bersenjata Fatah, mengancam akan menyerang lembaga-lembaga Hamas di Tepi Barat sebagai pembalasan atas serangan terhadap aparat keamanan dan polisi oleh pasukan bantuan Hamas di Gaza. Ketegangan antara Hamas dan Fatah kubu Presiden Mahmoud Abbas, kelompok yang dulu berkuasa, meningkat setelah Abbas dan Perdana Menteri Ismail Haniya dari Hamas gagal membentuk sebuah pemerintah persatuan nasional. Polisi dan aparat keamanan Palestina meningkatkan protes-protes mereka dalam beberapa hari terakhir ini untuk menuntut gaji-gaji yang belum dibayar. Dalam sejumlah protes, mereka mendirikan rintangan jalan, membakar ban dan melepaskan tembakan ke udara. Aparat-aparat keamanan itu menuduh pemerintah Hamas bertanggung jawab atas pembayaran tunggakan gaji mereka. Hamas, yang dianggap oleh Uni Eropa dan AS sebagai organisasi teroris, dikenai sanksi finansial internasional sejak mereka menang dalam pemilihan umum Palestina pada Januari.(*)

Editor: Bambang
Copyright © ANTARA 2006