"Abbas meminta untuk tidak menjadi perdana menteri bagi pemerintah persatuan masa depan karena tugas besar yang sudah ia emban," kata Amin Makboul, Sekretaris Dewan Revolusioner Fatah, kepada Xinhua.
Pejabat Fatah tersebut menyatakan posisi itu akan diserahkan kepada seorang tokoh independen yang tak memiliki afiliasi faksi.
Memilih orang yang independen bagi jabata perdana menteri akan dibahas dengan HAMAS, yang tak menentang keputusan Abbas, kata pejabat tersebut.
Abbas telah dicalonkan untuk memimpin pemerintah persatuan sementara.
Pada penghujung April, HAMAS dan Fatah --yang bertikai-- mengumumkan kesepakatan perujukan guna mengakhiri pertengkaran politik Palestina yang meletus ketika HAMAS merebut Jalur Gaza pada Juni 2007, setelah mengusi pasukan keamanan yang setia kepada Abbas, yang sekarang menguasai Tepi Barat Sungai Jordan.
Berdasarkan kesepakatan itu, yang ditentang oleh Israel, Abbas akan mulai pembahasan untuk membentuk pemerintah persatuan dalam waktu lima pekan dan menyerukan pemilihan umum enam bulan setelah pembentukan pemerintah baru.
Makboul, pejabat Fatah tersebut, mengatakan Perdana Menteri Pemerintah Otonomi Palestina saat ini Rami Al-Hamdallah adalah orang yang paling mungkin memimpin pemerintah konsensu nasional, demikian laporan Xinhua. Ia menyatakan pemerintah itu akan diumumkan sebelum akhir bulan ini.
Sementara itu radio Israel mengutip beberapa sumber di dalam pemerintah Israel yang mengatakan mereka percaya bahwa Kuartet Internasional bagi Perdamaian Timur Tengah, yang terdiri atas AS, Uni Eropa, Rusia dan PBB, akan mengakui pemerintah persatuan Palestina tersebut.
Pengakuan semacam itu akan menghambat upaya Pemerintah Israel untuk "meyakinkan masyarakat internasional" agar memboikot pemerintah Palestina mendatang, kata sumber tersebut.
AS sebelumnya telah menyatakan kembali bahwa setiap pemerintah Palestina harus secara jelas dan terbuka menyampaikan komitmen pada tindakan anti-kekerasan, pengakuan atas Negara Israel, dan penerimaan bagi kesepakatan terdahulu dan kewajiban antara semua pihak.
Beberapa pejabat di dalam pemerintah Abbas telah berulangkali menegaskan pemerintah masa depan Palestina akan berpegang pada kebijakan Abbas --yang mencela kekerasan dan mengakui Israel.
(Uu.C003)
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2014
