Sharif menegaskan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mempunyai kewajiban untuk memberikan pengertian secara komprehensif tentang sektor kelautan dan perikanan, pada pemerintahan mendatang. Untuk itu, KKP telah mengemas program kampanye visi negara kepulauan dalam bentuk Focus Group Discussion (FGD) di enam perguruan tinggi di Indonesia. Yakni di Institut Teknologi Bandung (ITB) dengan topik Ketahanan Energi. Kedua, di Institut Pertanian Bogor (IPB) dengan mengambil tema Pengelolaan Sumber Daya Laut dan Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) Surabaya dengan tema Penegasan Kedaulatan. Keempat, di Universitas Hasanudin (UNHAS) Makasar, akan mengupas tentang Pengelolaan Ruang Laut serta kelima di Universitas Pattimura (UNPATTI) Ambon, membahas Ketahanan Pangan. “Terakhir FGD akan dilakukan di UI Depok untuk membahas mekanisme koordinasi/kelembagaan,” jelasnya.
Sharif menandaskan, hasil FGD di enam perguruan tinggi tersebut akan disimpulkan dalam satu tim yang dibentuk KKP. Kesimpulan tersebut nantinya merupakan cetak biru yang akan disampaikan kepada Capres dan Cawapres 2014. Terutama, bagaimana mereka nanti mengelola sistem negara kepulauan yang terdiri dari tiga sub sistem. Yakni, sub sistem administrasi negara kepulauan, sub sistem kelembagaan dan sub sistem budaya bahari. “Cetak biru sangat penting sebagai panduan pembangunan. Apalagi pembangunan bidang kelautan merupakan upaya sistematis dan terencana yang dilakukan, baik secara geopolitik, ekonomi, ekologi, maupun sosial-budaya dalam mewujudkan kedaulatan bangsa dan kemakmuran rakyat,” tegasnya.
Menurut Sharif, dalam RPJMN 2005-2009, pembangunan kelautan masih menggunakan pendekatan sektoral. Selanjutnya, dalam RPJMN 2010-2014 pembangunan kelautan diarahkan sebagai kebijakan lintas bidang Pembangunan Kelautan Berdimensi Kepulauan, yang difokuskan pada penyusunan kebijakan kelautan, mempercepat penyelesaian batas laut yang masih bermasalah, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan sumber daya kelautan, peningkatan kehidupan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di perbatasan. Termasuk pulau-pulau kecil terluar, penyediaan pelayanan transportasi perintis, peningkatan kualitas ekosistem pesisir dan laut, peningkatan kapasitas SDM, serta data dan informasi spasial kelautan. “Konsepsi Negara kepulauan menunjukkan pentingnya pemerataan pembangunan, baik pemerataan hasil maupun kesempatan. Hal ini sekaligus menggambarkan bahwa pembangunan harus dirasakan setiap masyarakat yang mendiami kepulauan, baik besar maupun kecil. Hal ini pun selaras dengan konsep wawasan nusantara yang diinspirasi Deklarasi Djuanda,” jelasnya.
Sharif menambahkan, pembangunan kelautan menjadi salah satu amanat RPJP Nasional 2005-2025, khususnya tertuang pada Misi ke-7 yaitu mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional. Misi tersebut mempunyai arah kebijakan di antaranya, untuk menumbuhkan wawasan bahari agar pembangunan Indonesia berorientasi kelautan. Kedua, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang berwawasan kelautan melalui pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kelautan. Ketiga, mengelola wilayah laut nasional untuk mempertahankan kedaulatan dan kemakmuran. Keempat, membangun ekonomi kelautan secara terpadu dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan. Adapun sasarannya, terbangunnya jaringan sarana dan prasarana sebagai perekat semua pulau dan kepulauan indonesia. Kedua, meningkat dan menguatnya sumberdaya manusia, menetapkan wilayah negara kesatuan NKRI, aset dan hal-hal yang terkait dalam kerangka pertahanan negara. “Termasuk, membangun ekonomi kelautan secara terpadu dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan serta mengurangi dampak bencana pesisir dan pencemaran laut,” jelasnya.
Untuk keterangan lebih lanjut, silakan menghubungi Anang Noegroho, Pelaksana Tugas Kepala Pusat Data Statistik dan Informasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan (HP. 0811806244)
Editor: PR Wire
Copyright © ANTARA 2014
