"Kita harus mengurangi risiko kebakaran hutan. Saya minta, seluruh jajaran pemerintah menyepakati rencana aksi untuk melakukan upaya yang lebih terkoordinasi secara baik dan efektif," kata Wakil Presiden saat membuka Rapat Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan di Istana Wakil Presiden Jakarta, Kamis.
Ia mengatakan bahwa setiap tahun, terutama pada puncak musim kemarau, Indonesia selalu sibuk mengatasi masalah kebakaran hutan yang menghabiskan biaya besar dan membuat citra Indonesia buruk di mata negara tetangga.
Pemerintah, ia menjelaskan, tahun ini memberikan perhatian khusus pada upaya pencegahan kebakaran hutan karena ada kemungkinan terjadi El Nino dan meski puncak musim kemarau belum tiba titik-titik panas sudah tampak di berbagai kawasan.
Menurut data Unit Kerja Presiden Bidang Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan (UKP4), di wilayah Provinsi Riau saja sejak Januari-Juni 2014 saja sudah ada 8.480 titik panas di kawasan pengusahaan yang berizin.
Wakil Presiden menekankan pentingnya penegakan hukum untuk mencegah kebakaran hutan.
"Penegakan hukum di lapangan sangat penting untuk menimbulkan efek jera," katanya.
Ia menambahkan, pemerintah tidak ingin setiap tahun kerepotan mengatasi kebakaran hutan yang menghabiskan biaya triliunan rupiah anggaran negara dengan sia-sia.
Kepolisian Daerah Riau sudah menangani 70 laporan kebakaran hutan, 55 di antaranya sudah lengkap penyidikannya. Polisi sudah menetapkan 116 tersangka dalam semua perkara itu, tujuh di antaranya masih buron.
"Yang menggembirakan, polisi juga menyentuh aktor intelektualnya," kata Kepala UKP4 Kuntoro Mangkusubroto.
Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan menyebut wilayah Riau paling rawan dan berencana melanjutkan pengerahan tim untuk mendukung antisipasi atau pemadaman kebakaran hutan atau lahan di sana.
"Mereka harus patroli setiap hari, dengan dua helikopter yang selalu siaga. Begitu ada titik api, langsung menangani dan jika ada pelanggaran pelakunya ditangkap," kata Zulkifli.
Pewarta: Ahmad Wijaya
Editor: Maryati
Copyright © ANTARA 2014
