Kesimpulan penyelidikan oleh lima anggota tim verifikasi akan diajukan ke parlemen Jumat sore, kata seorang sekretaris parlemen kepada AFP, sementara media setempat menyatakan pemerintah akan segera mengungkapkan temuan-temuannya.
Langkah itu dilakukan setelah Korea Selatan mengadakan latihan senjata yang langka di dekat kepulauan yang menjadi sengketa wilayah dengan Jepang, dan setelah kapal-kapal Tiongkok mendekati wilayah perairan yang dikuasai Tokyo tapi juga diakui oleh Beijing.
Pemerintahan Perdana Menteri Shinzo Abe menyatakan tidak akan membalikkan pernyataan maaf, yang dikenal sebagai Pernyataan Kono, yang diketahui rumit dalam pelaksanaannya.
Sebaliknya, peninjauan ulang itu dilakukan untuk menelisik bagaimana keputusan untuk meminta maaf itu dicapai dan berdasarkan fakta sejarah apa.
Sekretaris kabinet Jepang Yoshihide Suga mempertahankan kajian itu ketika ada keraguan mengenai dampaknya terhadap hubungan luar negeri.
"Sudah biasa bagi negara demokratis bahwa perdana menteri membentuk tim verifikasi dan menyampaikan laporan kepada parlemen," kata Suga kepada wartawan.
Menteri Luar Negeri Fumio Kishida mengatakan kepada wartawan bahwa ia akan "menjelaskan ke Korea Selatan ... sehingga (tinjauan itu) akan dipandang sebagai langkah maju bagi hubungan Jepang-Korea Selatan," demikian laporan Jiji Press.
Sekitar 200 ribu perempuan, kebanyakan dari Korea, Tiongkok, Taiwan dan Indonesia, dipaksa bekerja di rumah-rumah bordil sebagai "wanita penghibur" untuk melayani pasukan Jepang yang ditempatkan di sejumlah negara Asia sebelum dan selama Perang Dunia II.
Sementara kebanyakan warga Jepang berpendapat bahwa pemerintah pada masa perang telah bersalah, sekelompok kecil politikus kanan --termasuk Abe-- tetap meragukannya dan menyatakan bahwa pekerja rumah-rumah bordil itu adalah pelacur profesional.
Pengelakan itu merupakan "momok" besar dalam hubungan Jepang dengan Asia Timur dan khususnya dengan Korea Selatan. (Uu.M007)
Editor: Maryati
Copyright © ANTARA 2014
