Solo (ANTARA News) - Ketua DPR, HR Agung Laksono, menyatakan pengalokasian anggaran pendidikan yang belum mencapai 20 persen dari APBN sesuai yang diamanatkan Undang-Undang Dasar (UUD) dikhawatirkan memicu gugatan dari masyarakat. "Kita kecewa anggaran pendidikan karena ternyata masih kecil. Berarti tidak sesuai dengan apa yang sudah disepakati, ketika pimpinan DPR mengadakan rapat konsultasi dengan Presiden (Susilo Bambang Yudhoyono, red) ," katanya di sela-sela kunjungan kerja dan safari ramadhan di Jawa Tengah, Selasa. Pada rapat konsultasi itu, kata Agung, disepakati untuk melaksanakan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) agar anggaran belanja dialokasikan sebesar 10 persen untuk pendidikan. "Ini sudah keputusan. Supaya tidak membuat implikasi politik lain, sebaiknya diikuti," katanya. "Sebelumnya MK sudah menyatakan APBN kita cacat hukum, melanggar UUD. Tapi APBN 2007 ternyata masih belum juga mencapai 20 persen. Masih jauh," katanya. Menurut dia dipenuhinya alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari total APBN, sangat penting mengingat harus ditempatkannya pembangunan sumber daya manusia Indonesia sebagai prioritas utama. "Kita anggap bahwa masalah pembangunan kualitas sumber daya manusia Indonesia, harus kita tempatkan sebagai prioritas utama, guna memperbaiki keadaan kita agar tidak seperti tambal sulam, supaya bisa mengejar negara tetangga kita yang lain," katanya. Alokasi anggaran pendidikan untuk 2007 hanya 10,3 persen, masih jauh dari ketentuan 20 persen. Kecilnya alokasi anggaran pendidikan itu akan memunculkan gugatan baru. "Akan ada kemungkinan menghadapi gugatan lagi. Itu masalahnya. Kekecewaan itu, karena khawatir akan ada gugatan lagi," katanya. Demikian juga dengan masalah kesehatan. "Hanya kesehatan, `kan tidak ada perintah UUD, hanya rekomendasi WHO. Tapi juga harus diingat ketika interpelasi gizi buruk, Menkokesra(Aburizal Bakrie, red) menyebut akan menaikkan anggaran kesehatan," katanya. "Ketika ditanya apa solusinya, Menkokesra mengatakan solusinya harus ada peningkatan anggaran kesehatan. Tapi ternyata anggaran yang dialokasikan sekarang masih kurang dari 3 persen," kata Agung. Menanggapi rendahnya alokasi anggaran pendidikan itu, anggota Fraksi Partai Golkar (FPG), Yuddy Chrisnandi dan Slamet Effendi Yusuf yang juga Ketua Badan Kehormatan (BK) DPR, menyatakan siap membuat nota protes keras. "Serta meminta Wakil Ketua Umum DPP PG (Agung Laksono) untuk mengganti kader PG di panitia anggaran yang tidak memperjuangkan anggaran pendidikan," kata Yuddy. (*)

Copyright © ANTARA 2006