Komisioner KPU Kota Surabaya Robian Arifin mengatakan dalam penertibkan alat peraga kampanye (APK) itu juga dibantu oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) serta partai koalisi pengusung pasangan capres-cawapres.
"Dalam penertiban dibagi ke dalam empat wilayah, yaitu Surabaya barat, timur, selatan dan utara," katanya.
Sementara untuk APK yang ada di pinggiran atau kecamatan, kata dia, untuk penertiban diserahkan kepada panitia pengawas pemilu kecamatan (panwascam) masing-masing dengan melibatkan Satpol PP kecamatan dan panitia pemilihan kecamatan (PPK).
"Semua sudah dirapatkan. Untuk tiap wilayah sudah ada yang mengcover," tegasnya.
Sementara terkait distribusi surat suara, Robian Arifin memastikan distribusi logistik untuk pemilihan presiden 9 Juli mendatang ke seluruh kecamatan telah selesai dilakukan.
Menurut Robian, meski dalam distribusi surat suara yang dimulai pada hari Kamis (3/7) ditemukan adanya sekitar 7.000 surat suara yang rusak, namun secara keseluruhan proses pengiriman surat suara berlangsung dengan lancar. Hal itu merujuk tidak adanya surat suara yang tertukar.
"Berkat kerja keras kita semua, kita bersyukur pendistribusian surat suara berlangsung lancar hingga akhir," katanya.
Begitu juga untuk surat suara yang rusak, menurutnya semuanya telah diganti oleh KPU pusat. Bahkan surat tersebut juga telah didistribusikan. "Untuk logistik pemilu sudah tidak ada masalah. Semuanya telah berada di kecamatan yang dituju," terangnya.
Untuk diketahui, total surat suara yang akan didistribusikan adalah 2.060.222 surat suara. Jumlah tersebut sudah termasuk dua persen surat suara cadangan yang akan diterima oleh 160 Kelurahan se-Surabaya, dengan Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Surabaya sekitar 2.017.450 orang.
Robiyan berharap untuk wilayah yang telah menerima distribusi kiriman untuk segera dilanjutkan dengan mengirimkan ke tingkat Panitia Pemungutan Suara (PPS) sehingga nantinya akan digunakan dalam Pilpres pada Tanggal 9 Juli mendatang.
Kepala Bakesbanglinmas Surabaya Soemarno membenarkan jika malam ini ada penertiban APK caleg. "KPU, panwas, KPPS, Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Dinas Perhubungan, Kepolisian, Dinas Kebakaran kami hubungi untuk membantu penertiban," katanya.
(A052/M026)
Pewarta: Abdul Hakim
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2014
