Berbicara kepada Antara di Timika, Rabu, Bosco menegaskan ajakan boikot Pilpres merupakan sikap yang tidak bertanggung jawab. Justru dengan tidak menggunakan hak pilih pada Pilpres kali ini, katanya, akan merugikan rakyat itu sendiri karena tidak dapat memilih pemimpin yang terbaik untuk masa pemerintahan lima tahun ke depan.
"Sebagai warga negara yang baik kita harus menggunakan hak pilih kita pada Pilpres ini. Ajakan boikot merupakan pernyataan-pernyataan yang tidak bertanggung jawab," katanya.
Bosco meyakini dari dua pasangan capres-cawapres yang maju pada Pilpres 2014 ini yakni pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla, terdapat sosok pemimpin yang nantinya dapat memperbaiki kondisi Indonesia menjadi jauh lebih baik.
"Dari debat-debat yang sudah dilakukan kita bisa mengetahui siapa yang bisa memperbaiki negeri ini," tuturnya.
Ketua DPD Kamar Adat Pengusaha Papua (KAPP) itu juga mengingatkan masyarakat asli Papua di Kabupaten Mimika terutama dari kalangan masyarakat tujuh suku agar tidak terhasut oleh propaganda tim capres-cawapres tertentu yang menyatakan seolah-olah dana satu persen yang dikucurkan oleh PT Freeport Indonesia sejak 1996 merupakan perjuangan capres yang bersangkutan.
"Orang Papua tahu persis bagaimana dan apa yang terjadi di masa lalu. Kami tidak perlu menyebut secara rinci, tapi orang Papua pasti tidak pernah lupa. Jadi, jangan melakukan pembohongan kepada masyarakat. Jangan menipu diri sendiri," ujarnya.
Bosco mengatakan, orang Papua tidak ingin kembali ke masa lalu yang kelam dimana ada banyak pelanggaran Hak Azasi Manusia terjadi di Papua.
"Jangan kita kembali ke masa lalu, kita harus perbaiki semua kesalahan masa lalu dengan memilih capres-cawapres yang tepat untuk masa depan Indonesia yang lebih baik dan lebih hebat," ujarnya.
Pewarta: Evarianus Supar
Editor: Unggul Tri Ratomo
Copyright © ANTARA 2014
