Hal itu dinyatakan "Sukarelawan Indonesia untuk Perubahan" karena menurut mereka kontestasi politik Prabowo-Jokowi berpotensi menyebabkan konflik horizontal di antara pendukungnya.
Selain itu, klaim pemenangan masing-masing kubu juga dapat menyebabkan timbulnya kebingungan di masyarakat.
"Fenomena tersebut dipertajam dengan perbedaan publikasi hasil quick count perolehan suara yang dilakukan oleh 12 lembaga survei paska-pemilihan, kedua pihak mengklaim pemenang. Kami memandang perlu adanya lembaga independen yang mengaudit dan mensertifikasi lembaga-lembaga survey," kata Koordinator "Sukarelawan Indonesia untuk Perubahan" Dimas Oky Nugroho di Jakarta, Senin.
Lebih lanjut, salah satu pakar administrasi publik yang tergabung dalam komunitas tersebut Dr Yogi Suprayogi mengatakan seharusnya KPU sebagai penyelenggara Pemilihan Umum mengeluarkan ketetapan teknis yang memperketat lembaga survei.
"Ya saya pikir KPU harus menetapkan ketentuan, misalnya, menetapkan margin of error untuk lembaga survey yang kredibel itu berapa, harus segini-segini. Ini penting untuk pelajaran pemilu ke depannya. Saya lihat dengan adanya perbedaan publikasi hasil quick count ini, KPU tidak siap. KPU seharusnya tidak hanya mensertifikasi tapi juga mengatur masalah teknis," katanya. (*)
Pewarta: Ida Nurcahyani
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2014
