Selain tidak perlu ada mobilisasi massa, para pendukung kedua pasangan calon presiden dan wakil presiden juga tidak perlu datang ke kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU),"Malang (ANTARA News) - Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah Prof Dr Din Syamsudin meminta agar pada saat pengumuman atau penetapan pemenang Pemilihan Presiden 2014 pada Selasa (22/7), siapapun pemenangnya tidak perlu ada pengerahan atau mobilisasi massa.
"Selain tidak perlu ada mobilisasi massa, para pendukung kedua pasangan calon presiden dan wakil presiden juga tidak perlu datang ke kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU). Begitu pula ketika akan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK), tidak perlu membawa massa yang berlebihan," tegas Din Syamsudin di sela-sela kunjungannya di Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Jumat.
Menurut dia, tidak perlunya pengerahan atau mobilisasi massa tersebut, menjadi salah satu upaya bagi pembelajaran demokrasi yang cukup penting. "Dan, yang paling penting lagi tidak sampai menggoyahkan sendi-sendi negara," tegasnya.
Memang, tegas Din, semua itu juga tergantung pada elit-elit politiknya dan masing-masing pasangan capres-cawapres. "Saya berharap kenegarawanan para elit politik itu ditunjukkan pada saat pengumuman dan penetapan hasil Pilpres oleh KPU," ujarnya.
Din berharap para capres-cawapres maupun elit-elit politiknya bisa menerima apapun keputusan dan yang telah ditetapkan KPU terkait hasil Pilpres tersebut. Setelah pelaksanaan Pilpres semua pihak bisa bersatu kembali dan saling mendukung untuk membangun negeri ini menuju bangsa yang lebih baik dan maju.
Namun sayangnya, kata Din, kedua pasangan capres-cawapres saling mengklaim kemenangan. "Saya sudah sampaikan pada kedua pasangan calon ketika berkunjung ke kantor PP Muhammadiyah beberapa waktu lalu agar berkomitmen siap menang dan siap kalah dan hasil penghitungan KPU harus diterima dengan legowo," tandas Din Syamsudin.
Kalaupun ada satu pihak yang merasa ada kecurangan, tandasnya, akan lebih baik diselesaikan secara hukum, yakni mengajukan gugatan ke MK dan apapun nanti yang diputuskan oleh MK juga harus diterima karena keputusan itu mengikat.
Sementara itu pengamat politik Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) Dr Muhadjir Efendi meragukan jika capres-cawapres yang diputuskan kalah dalam Pilpres nanti bisa menerimanya dengan legowo, apalagi masyarakat pendukung yang berada di level bawah.
"Oleh karena itu, peran dan contoh elit politik yang di atas itu wajib memberikan contoh yang baik sebagai seorang negarawan agar masyarakat di level bawah pun tidak sampai terjadi gesekan, meski dalam kampanye kedua capres maupun pendukungnya saling mendiskreditkan dan saling melukai, baik melalui kampanye hitam maupun negatifnya," tegas Rektor UMM tersebut.
Menyinggung pelaksanaan Pilpres 2014 secara umum, Muhadjir mengatakan lebih bagus dan tertib penyelenggaraan dari sebelum-sebelumnya. Hanya saja, penyelenggaraan yang sudah bagus itu harus dinodai dengan maraknya kampanye hitam dan negatif yang sangat vulgar dan brutal, bahkan sudah menyentuh tingkat sangat sulit disembuhkan.
"Kami berharap semua pihak saling menahan diri, termasuk pada saat diumumkannya hasil penghitungan suara Pilpres oleh KPU pekan depan," katanya.
Pilpres 2014 diikuti dua pasangan capres-cawapres, yakni pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa (nomor urut 1) dan Joko Widodo-Jusuf Kalla (nomor urut 2).
(E009/I007)
Pewarta: Endang Sukarelawati
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2014
