Jakarta (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan, sikap politik luar negeri Indonesia terkait dengan keanggotannya sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) memprioritaskan program perdamaian permanen di kawasan Timur Tengah (Timteng). "Dilihat dari kepentingan nasional, kawasan, dan internasional, maka pencarian penyelesaian di Timur Tengah menjadi prioritas," katanya kepada pers, di Pangkalan Udara Utama TNI Angkatan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Selasa. Presiden memberikan penegasan tersebut berkaitan dengan kepastian penunjukan Indonesia sebagai anggota tidak tetap DK PBB sebagaimana diumumkan di Markas Besar PBB di New York, Amerika Serikat (AS), Senin malam waktu Indonesia. Dia menyatakan, berbagai hal yang akan menjadi garis besar politik luar negeri Indonesia terkait dengan keanggotaan periode 2007-2008 itu bersama Italia, Belgia, Afrika Selatan, dan Guatemala atau Venezuela, Indonesia akan memangku amanah PBB menjaga dan mempertahankan keamanan dan perdamaian dunia. Secara garis besar, menurut Presiden, masalah Timteng yang meruncing kembali pasca-perlucutan senjata antara Palestina dan Israel yang melibatkan seluruh negara kawasan serta kekuatan-kekuatan utama dunia. Selain itu, kemelut di Semenanjung Korea juga menjadi pokok pikiran Kepala Negara dalam kaitan posisi RI di DK PBB. "Saya punya keyakinan kuat, jika permasalahan di kawasan Timur Tengah itu diselesaikan secara damai, adil, dan permanen mungkin separuh permasalahan yang ada di dunia menyangkut keamanan dan perdamaian, ketegangan antara Barat dan Islam bisa dikurangi," katanya. Selain memprioritaskan masalah itu, Kepala Negara menyatakan, prioritas kedua RI di DK PBB adalah mengupayakan pencarian perdamaian di Semenanjung Korea, pasca-uji nuklir Korea Utara (Korut), yang melibatkan berbagai kekuatan utama dunia. Indonesia, katanya, sebagai wakil Asia di DK PBB akan selalu mencari solusi damai atas kemelut nuklir Korut yang belakangan ini kembali menguji peluru kendali dan bom nuklirnya. Akan tetapi, Presiden Yudhoyono menolak menyebutkan saat persis penjadwalan ulang rencana kunjungannya ke Korut, setelah dua kali ditunda pada tahun ini. Alasan yang dikemukakan Presiden adalah jangan sampai kunjungannya itu sebagai Kepala Pemerintahan dan Kepala Negara RI malah berakibat buruk terhadap pencapaian upaya perdamaian di kawasan tersebut. Ditanya soal kemungkinkan pengurangan kewenangan para anggota tidak tetap oleh kelima anggota tetap DK PBB, Presiden Yudhoyono menyatakan, "Siapa pun tahu itu struktural sifatnya. Masalah kewenangan itu tidak sama dengan anggota tetap, tapi selalu ada peluang, kita bisa membangun argumentasi, menyampaikan pikiran dan pendapat kita. Itu yang akan kita pakai semaksimal mungkin." (*)

Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2006