Surabaya (ANTARA News) - Panglima TNI, Marsekal Djoko Suyanto, membantah tudingan anggota Komisi I DPR bahwa rencana pembelian pesawat intai tanpa awak (Unmanned Aerial Vichicles/UAV) ke Israel tidak sesuai prosedur. "Penjelasan Menhan sudah jelas. Dengan kondisi transparansi dan kontrol yang demikian kuat, baik dari eksternal maupun internal TNI, maka tidak mungkin pengadaan alat itu tidak transparan atau tidak akuntabel," katanya kepada wartawan di sela-sela peresmian empat kapal perang TNI AL di Koarmatim, Surabaya, Kamis. Marsekal berbintang empat yang juga mantan Kasau itu menegaskan bahwa proses dan prosedur rencana pengadaan pesawat itu sudah sesuai aturan yang berlaku. "Kalau yang ditanyakan soal pabrik mi, perusahaan di Manila itu mempunyai banyak divisi, salah satunya divisi makanan mi. Mungkin waktu itu yang ditinjau adalah divisi pabrik mi, tetapi tidak lihat divisi lain. Di sini juga banyak yang seperti itu," katanya. Ia kemudian menyebutkan contoh perusahaan yang memiliki banyak divisi, seperti milik pengusaha Aburizal Bakrie (kini Menko Kesra). PT Lapindo Brantas yang kini menangani pengeboran minyak dan menimbulkan masalah lumpur hanya satu dari sekian banyak divisi perusahaan Aburizal Bakrie. Ia juga mengemukakan proses rencana pembelian pesawat intai itu memang berasal dari Mabes TNI, khususnya untuk menentukan spesifikasi teknis yang dibutuhkan oleh masing-masing angkatan. "Kemudian dilakukan peninjauan ke sana kemari dan tidak hanya satu negara. Itu dilakukan oleh tim gabungan Angkatan Darat, Laut, Udara, Bais TNI dan Dephan," katanya. Panglima tidak mau berkomentar ketika ditanya soal harga, karena TNI hanya sebagai pemakai dan menentukan kebutuhan teknis masing-masing angkatan. "Saya tidak tahu, karena TNI tidak pegang duitnya. Kecuali kalau saya pegang duitnya," katanya. Mengenai asal negara Israel yang dikhawatirkan menimbulkan penolakan dari dalam negeri, Panglima TNI juga menolak berkomentar dan meminta wartawan mengikuti pernyataan Menhan. "TNI tidak mengurusi sampai seperti itu. Yang penting bagi TNI adalah, alat itu bisa dipakai untuk patroli dan untuk perang. Kan itu tujuannya TNI. Dephan yang ngurusi seperti itu," ujarnya. (*)

Copyright © ANTARA 2006