"KPU dan Bawaslu telah bekerja sama melakukan kejahatan dengan cara membuka kotak suara mendahului keputusan Mahkamah Konstitusi (MK)," kuasa hukum Prabowo Hatta, Razman Arif, di Jakarta, Sabtu.
Menurut Razman, sebagai bagian dari objek yang disengketakan, surat suara seharusnya tetap berada dalam kotak suara hingga ada perintah dari lembaga pengadilan untuk membukanya.
"Barang yang disengketakan tidak boleh dibuka, kecuali sudah mendapat perintah dari pengadilan dalam hal ini peradilan MK dan DKPP," katanya.
MK, kata Razman, baru memerintahkan pembukaan kotak suara pada 8 Agustus, sementara Ketua KPU Pusat Husni Kamil Manik pada 25 Juli telah mengeluarkan surat edaran bernomor 1449 yang berisi perintah pembukaan kotak suara.
"Ingat, putusan hukum itu tidak berlaku surut. Ini artinya, MK baru menyetujui pembukaan kotak suara itu per 8 Agustus, bukan per 25 Juli 2014. Ini berarti pembukaan kotak suara yang dilakukan KPU ilegal," katanya.
Razman meyakini putusan MK pada 8 Agustus membawa konsekuensi hukum yang serius. Artinya, kata dia, majelis hakim MK tidak boleh menerima barang bukti yang diberikan KPU karena sudah masuk kategori sumir, kabur, dan campur aduk karena diperoleh dengan melanggar hukum.
Razman pun yakin konsekuensi hukum dari pelanggaran yang dilakukan KPU akan membuahkan keputusan hukum yang dahsyat, apalagi jika putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) terkait dengan dugaan pelanggaran kode etik keluar lebih dulu dari putusan MK.
"Dalil yang menjadi keputusan DKPP nantinya akan menjadi amar putusan majelis hakim MK," kata dia.
Pewarta: Sigit Pinardi
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2014
