... jika tidak ingin pilar demokrasi keempat itu roboh... "
Palangka Raya, Kalimantan Tengah (ANTARA News) - Program Manager Yayasan Satu Dunia, Anwari Natari, mengatakan pemerintah Indonesia harus segera mengatur konglomerasi kepemilikan media massa usai Pemilu Presiden 2014.

"Pemerintah harus bertindak tegas dalam mengatur kepemilikan media itu setelah Pemilu Presiden 2014 jika tidak ingin pilar demokrasi keempat itu roboh," katanya dalam pernyataan, di Palangka Raya, Senin.

Ia mengatakan, pengelolaan media massa pada Pemilu Presiden 2014 sungguh tidak baik sehingga publik tidak mendapatkan informasi yang benar sebagai bekal mengambil keputusan untuk menentukan pilihan. ucapnya.

Aksi media-media partisan tidak hanya tercermin dalam pemberitaan, namun juga tercermin dalam prioritas belanja iklan capres di media massa.

Pewarta: Ronny NT
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2014