"Sampai hari ini tidak ada pembahasan (kenaikan harga BBM) itu," katanya di Jakarta, Senin.
Ketika ditanya apakah akan memasukkan klausul kenaikan harga BBM dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2015, ia mengatakan masih menunggu pembicaraan antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Terpilih Joko Widodo.
"Tunggu pemimpin negara bertemu dulu. Nanti, apa arahan Beliau berdua, kita kerjakan," katanya.
Jero mengatakan, kedua pemimpin tersebut mempunyai niat baik sehingga hasil pertemuannya pasti untuk kebaikan rakyat juga.
"Untuk masa transisi ini, harus saling menjaga," tambahnya.
Subsidi BBM dalam RAPBN 2015 dialokasikan Rp291 triliun.
Sejumlah kalangan seperti pengamat, pengusaha, dan anggota DPR meminta pemerintah segera menaikkan harga BBM bersubsidi untuk mengurangi beban anggaran.
Selama beberapa tahun, pemerintah sudah mencoba beberapa langkah untuk mengendalikan konsumsi BBM bersubsidi namun menimbulkan permasalahan dalam implementasinya di lapangan.
Terakhir, untuk memenuhi kuota APBN Perubahan 2014 sebesar 46 juta kiloliter, konsumsi terpaksa dibatasi, namun menyebabkan antrean kendaraan di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di sejumlah daerah.
PT Pertamina (Persero) mengurangi jatah SPBU untuk premium sekitar lima persen dan solar 10-15 persen sejak 18 Agustus 2014.
Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Maryati
Copyright © ANTARA 2014
