"Tiga syarat yang tidak bisa ditawar," kata Arif Susanto, anggota Dekrit Rakyat pada jumpa pers di Jakarta, Minggu.
Pertama, menteri terpilih harus benar-benar memiliki kemampuan profesional dalam bidangnya dan bukan hanya pejabat fungsionaris dari partai politik.
Prinsip menempatkan orang yang tepat di posisi yang tepat harus diterapkan agar tercipta kabinet ahli yang mampu menghadirkan kebijakan yang tepat atas permasalahan negara.
"Kedua, integritas, rekam jejak jangan berada di wilayah abu-abu," kata Arif yang juga peneliti di Indonesian Institute for Development and Democracy.
Ia tidak ingin menteri terpilih pernah terlibat dengan suatu kasus tindak pidana korupsi atau terdengar pernah menerima imbalan atas kekuasannya.
Menurut dia, pemerintahan tanpa integritas tidak mungkin mendapat dukungan dari rakyat.
Hal ketiga menurut dia yang jarang disebut adalah para menteri harus memiliki loyalitas.
Loyalitas menjadi masalah, terutama pada kabinet setelah era Orde Baru, mengapa kabinet tidak bisa bekerja secara efektif.
Tanpa loyalitas, keutuhan pemerintahan akan terganggu dan akan mengganggu stabilitas politik.
Pengurus Dekrit Rakyat Romo Benny Susetyo menyarankan Jokowi untuk memberikan daftar nama menteri dalam kabinetnya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk seleksi rekam jejak sebelum akhirnya dipublikasikan ke rakyat.
Selain memiliki integritas dan berkomitmen bekerja demi rakyat, Romo Benny juga berpendapat menteri tunduk kepada presiden dan bukan partai politik sehingga hal tersebut menuntut keberanian Jokowi untuk menolak mereka yang memiliki jabatan di partai.
Menteri terpilih juga harus bisa menerjemahkan visi Joko Widodo menjadikan Indonesia sebagai negara poros maritim dunia dengan memberi kesempatan putra daerah untuk menjabat sebagai menteri.
"Kawal siapa yang jadi menteri," kata Romo Benny.
Untuk itu, lanjut dia, penting adanya transparansi dan uji publik agar rakyat bisa melihat rekam jejak dari menteri yang nanti terpilih.
Menurut Romo Benny, letak keruntuhan Jokowi adalah ketika ia tidak lagi mendapat kepercayaan publik karena memilih orang yang salah untuk menjabat menteri. (*)
Pewarta: Nitisha Andarningtyas
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2014
