Pemimpin kawasan kaya di timurlaut itu pada Sabtu menandatangani keputusan melakukan pemungutan suara pada 9 November dan membawa pemerintahan setempat pada arah bertentangan dengan Madrid.
"Baik objek maupun prosiding pemungutan suara tidak sesuai dengan konstitusi Spanyol," kata Perdana Menteri Mariano Rajoy saat mengumumkan tuntutan hukum itu di televisi.
Meski MK bisa membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk memutuskan kasus ini, pemungutan suara akan ditunda secara efektif segera setelah mahkamah memutuskan menerima kasus ini.
MK mengatakan akan menggelar pertemuan darurat pada Senin, dan prosiding diperkirakan akan segera dimulai.
Katalunya yang memberikan kontribusi sekitar seperlima dari ekonomi Spanyol, memiliki bahasa sendiri serta budaya yang berbeda. Mereka sudah sejak lama memperjuangkan otonomi yang lebih luas.
Rajoy mengatakan pada Senin, ia menyesalkan keputusan yang diambil presiden wilayah Katalunya, Artur Mas untuk menggelar referendum.
"Saya menyesalkan karena ini bertentangan dengan hukum, diluar hukum demokrasi, memecah belah warga Katalunya, memisahkan mereka dari Eropa dan wilayah Spanyol lain, serta menghancurkan kesejahteraan mereka," kata Rajoy.
"Belum lagi frustasi yang disebabkannya, kepada sebagian besar warga Katalunya dengan mendorong mereka berpartisipasi dalam sebuah inisiatif yang, karena ini ilegal, tidak akan berhasil," imbuh dia.
Para pengamat politik memperkirakan pemimpin Katalunya akan melakukan pemilihan lokal lebih awal setelah referendum dihadang, berharap meraih kemenangan untuk memberikan momentum baru bagi kampanye kemerdekaan, demikian Reuters.
(S022/B002)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2014
