Jakarta (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyambut baik rencana dimulainya kembali pembicaraan enam pihak mengenai Semenanjung Korea, terutama yang berkaitan dengan senjata nuklir Korea Utara. "Presiden menyambut baik rencana pertemuan kembali enam pihak," kata Menlu Nur Hassan Wirajuda kepada pers, seusai mendampingi Presiden menerima surat kepercayaan Dubes Korut untuk Indonesia, Jong Chun Kun, di Jakarta, Selasa. Menlu mengatakan pertemuan enam pihak tersebut sangat penting untuk mencari jalan keluar guna mengatasi krisis nuklir di Semenanjung Korea. Pertemuan enam pihak itu akan diikuti Amerika Serikat (AS), Jepang, Rusia, Uni Eropa, Korsel dan China. "Kita melihat forum enam pihak itu sangat penting untuk mencari solusi guna menyelesaikan krisis di Korea," kata Menlu. AS dan beberapa negara Barat menuduh Korut melakukan pengayaan uranium, sehingga bisa dimanfaatkan untuk memproduksi senjata nuklir yang dianggap membahayakan masyarakat dunia. Namun Korut membantah tuduhan tersebut, dengan mengemukakan bahwa pengolahan uranium dilakukan untuk tujuan damai, terutama untuk menghasilkan listrik. KTT APEC Sementara itu, ketika ditanya tentang persiapan Indonesia untuk menghadapi KTT APEC di Vietnam November ini, Hasan menyebutkan Indonesia akan tetap membawa dua hal, yakni liberalisasi perdagangan serta upaya pemberantasan korupsi. Menurut Menlu, liberalisasi perdagangan telah menjadi komitmen semua anggota Forum Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik itu. Menurut jadwal, mulai 2010, negara-negara maju di dalam APEC akan membuka pasar mereka bagi negara-negara berkembang anggota APEC, sedangkan pada 2020, negara-negara berkembang akan membuka pasar mereka bagi barang-barang dari negara-negara maju anggota APEC. Kesepakatan di antara anggota APEC adalah menurunkan bea masuk hingga menjadi 0-5 persen. (*)

Copyright © ANTARA 2006